Dewan Pembina Institut Agroekologi Indonesia (Inagri), Ahmad Yakub menghitung ketersediaan beras hingga akhir tahun 2020 masih cukup. Itu terlihat dari perkiraan total produksi beras tahun ini yang mencapai 29 juta ton. Jumlah ini belum termasuk stok Bulog dan beras di pedagang, serta lumbung masyarakat sekitar 3,5 juta ton. Sementara kebutuhan beras nasional berkisar 2,5 juta ton per bulan.
Kata dia, pemerintah juga dapat membantu petani meningkatkan nilai tambah hasil panen pada April dan Mei 2020 dengan menyediakan mesin giling mini dengan kapasitas 75 kilogram per jam produk beras.
"Untuk beras jangka pendek ini, kita surplus paling tidak 6,8 juta ton dari panen saat ini yang 29 juta ton gabah kering giling. Atau dikonversi menjadi beras kurang lebih 17 juta ton," jelas Ahmad Yakub saat berdiskusi "Ancaman Krisis Pangan di Tengah Covid-19", Kamis (23/4).
Yaqub menambahkan terjadi peningkatan pembelian beras oleh konsumen pada awal tahun ini jika dibandingkan tahun lalu sebelum ada wabah corona. Itu terlihat dari penyaluran penyaluran Bulog pada periode Januari-22 April 2020 sebanyak 570 ribu ton atau meningkat 33 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebanyak 382 ton.
Di samping itu, harga beras medium secara nasional mencapai Rp 12 ribu per kilogram, di atas harga eceran tertinggi yakni Rp9.450 untuk Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan.
Yaqub mengusulkan Presiden Joko Widodo agar membentuk Badan Pangan Nasional untuk menyikapi gejolak harga pangan dan data pangan di tengah wabah corona. Badan ini bisa berada di bawah presiden langsung yang dapat mengkoordinir dan menyusun kebijakan pangan dari hulu hingga hilir.
"Badan Pangan Nasional menjadi regulator dan Perum BULOG menjadi operator dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan," tambah Yaqub.
Kendati pasokan beras cukup, masyarakat belum tentu dapat membeli beras. Hal ini seperti yang dituturkan Kepala Desa Panggungharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Wahyudi.
Menurutnya ada sekitar 58 persen dari total 9.340 keluarga di desanya mengaku terdampak wabah corona seperti kehilangan pekerjaan dan turunnya pendapatan. Akibatnya, warga tidak memiliki kemampuan dalam mencukupi kebutuhan pangan. Warga hanya mampu membeli pangan mulai dari satu hingga enam bulan ke depan.
"Untungnya banyak mekanisme sosial yang bekerja dan saya kira itu menjadi keuntungan dari bangsa kita. Jadi ketika mekanisme negara gagal memberikan jaminan atas keberlangsungan hidup negara, itu masyarakat sangat kreatif untuk membangun jaring pengaman secara bersama," jelas Wahyudi.
Wahyudi menambahkan pemerintah desa juga menjalankan program tanam pangan di lahan-lahan desa untuk pemenuhan pangan bagi warga desa.
Pekan lalu (16/4), Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan pemerintah telah memberikan jaring pengaman sosial untuk membantu perekonomian rakyat yang terkena dampak Covid-19 baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa kebijakan itu antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menggunakan Dana Desa. BLT tersebut akan menggunakan Rp22,47 triliun yang direalokasi dari Rp72 triliun yang dianggarkan untuk Dana Desa.
"Ini gambaran semua dari keseriusan pemerintah untuk memberikan jejaring pengaman sosial agar masyarakat bisa menjalankan masa yang sulit ini dengan tenang, tanpa kepanikan," tutur Yurianto dalam konferensi pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (16/4).
Selain itu terdapat Kartu Prakerja dengan insentif bulanan yang mencapai Rp3,5 juta per orang. Tidak hanya itu pemerintah juga sudah mencanangkan pengurangan tarif listrik sebesar 50 persen untuk para pelanggan kapasitas 450 watt selama tiga bulan. [sm/ab]
