Papua Nugini menjadi tuan rumah Forum ketiga Kerja Sama India-Kepulauan Pasifik sementara Amerika berupaya meningkatkan kehadirannyaa di Indo-Pasifik.
Perdana Menteri India Narendra Modi mendarat di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini hari Minggu, menjelang Forum ketiga Kerjasama India-Kepulauan Pasifik. Pertemuan itu menyatukan para pemimpin dari India, 14 negara Kepulauan Pasifik serta Australia dan Selandia Baru.
Pasokan energi, perubahan iklim, dan keamanan kawasan diperkirakan menjadi agenda.
“Tantangan-tantangan ini berdampak terbesar terhadap negara-negara Selatan. Perubahan iklim, bencana alam, kelaparan, kemiskinan, dan banyak tantangan terkait kesehatan sudah terjadi. Sekarang masalah-masalah baru bermunculan," ujar Modi.
Analis mengatakan, KTT itu pertanda bahwa persaingan strategis di kawasan itu bukan hanya tentang China dan Amerika Serikat. India ingin membina hubungan baru perdagangan dan politik, serta memberi para pemimpin negara-negara pulau, alternatif dari kekuasaan besar China dan AS.
Paul Barker adalah direktur eksekutif Institut Hubungan Nasional, wadah pemikir independen di Papua Nugini. Ia mengatakan pada acara di radio Australian Broadcasting Corp. bahwa kunjungan Modi dirancang untuk meningkatkan pengaruh diplomatik negaranya di Pasifik.
“India sebagai sumber kekuatan internasional alternatif, sumber ekonomi namun juga pemimpin dalam gerakan di negara-negara nonblok selama bertahun-tahun. Negara itu, sepertinya ingin bisa berafiliasi dengan banyak suara di seluruh Pasifik,” kata Barker.
Barker menambahkan, Amerika meningkatkan kepentingan strategisnya di kawasan itu sebagai tanggapan atas ambisi China di kawasan itu. Tahun lalu, Beijing menandatangani perjanjian pertahanan dengan Kepulauan Solomon, tetangga dekat Papua Nugini.
Presiden AS Joe Biden membatalkan kunjungan ke Port Moresby karena berunding mengenai pagu utang di dalam negerinya.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken hadir mewakili Biden dan menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan AS di Port Moresby.
Kesepakatan itu memungkinkan kehadiran militer AS yang bermakna di Papua Nugini. Pakta bilateral kedua tersebut diperkirakan memungkinkan AS membantu negara Pasifik itu dalam mengatasi penangkapan ikan ilegal dan kejahatan transnasional.
Para mahasiswa di Papua Nugini berunjuk rasa menentang penandatanganan perjanjian pertahanan dengan Amerika. Mereka menyerukan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape agar lebih transparan. [ps/ka]
Forum