Pemerintah India yang dipimpin nasionalis Hindu, Selasa (4/2) menyatakan masih mempertimbangkan apakah akan melakukan registrasi kewarganegaraan secara nasional, kegiatan yang disebutnya akan menyingkirkan warga negara asing yang tinggal secara ilegal di India, di tengah-tengah protes menentang undang-undang kewarganegaraan. Undang-undang tersebut membuka jalur cepat naturalisasi bagi sejumlah minoritas keagamaan, kecuali Muslim, dari tiga negara tetangga India.
Pernyataan resmi yang dikemukakan legislator Nityanand Rai dalam jawaban tertulis terhadap pernyataan di parlemen, berbeda dengan pernyataan pimpinan senior BJP, partainya Perdana Menteri Narendra Modi, termasuk Menteri Dalam Negeri Amit Shah.
Manifesto BJP untuk pemilihan nasional 2019, yang dimenangkannya dengan suara berlimpah, juga menjanjikan registrasi kewarganegaraan di India.
Namun Modi belakangan mundur dari rencana registrasi itu setelah tekanan publik meningkat, dengan diloloskannya Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan. Jutaan orang berdemonstrasi di berbagai kota besar India sejak undang-undang itu diloloskan pada Desember lalu.
Para penentangnya menyatakan undang-undang itu diskriminatif karena mengecualikan warga Muslim, dan tidak konstitusional karena mengaitkan agama dengan kewarganegaraan di negara yang sekuler itu.
Para pengecam khawatir registrasi ditambah dengan undang-undang baru itu dapat membuat jutaan orang tidak memiliki kewarganegaraan, kekhawatiran yang dikesampingkan para pejabat pemerintah.
Hampir dua juta orang, sekitar separuhnya Hindu dan selebihnya Muslim, dikecualikan dari registrasi serupa yang diberlakukan oleh partai Modi di negara bagian Assam, tahun lalu. Mereka diminta membuktikan kewarganegaraan mereka di mahkamah kuasi legal, berisiko dinyatakan sebagai orang asing dan dilucuti hak-haknya, termasuk hak memberikan suara.
India sedang membangun pusat penahanan untuk orang-orang asing di Assam.
Modi telah membantah secara terbuka tentang keberadaan pusat-pusat penahanan di negara itu dan meremehkan protes-protes yang berlangsung, dengan mengatakan unjuk rasa itu diatur oleh lawan-lawannya. [uh/ab]
