Presiden Joko Widodo menjelaskan peran aktif Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Dunia atau COP 21. Kepada wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (2/12), setelah melakukan lawatan ke Paris Perancis, guna mengikuti Konferensi Perubahan Iklim Dunia, Presiden Jokowi menjelaskan, Indonesia dalam forum itu juga mengajak peran serta negara-negara di dunia untuk berkontribusi yang lebih dalam isu perubahan iklim.
"Memberikan dukungan suksesnya COP 21. Menegaskan komitmen pada isu perubahan iklim. Kemudian mengajak negara-negara untuk berkontribusi yang lebih. Kemudian mengharapkan kepemimpinan negara maju dalam pengurangan emisi. Dan mendorong kerjasama internasional. Terutama dalam hal implementasi," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menegaskan, bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengelola hutan. Komitmen ini telah disampaikan Presiden pada pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dalam forum itu.
"Saya juga menegaskan komitmen Indonesia untuk pelestarian hutan dalam pembangunan berkelanjutan itu disampaikan bersama 17 negara lainnya, yaitu Australia, Brazil, Kanada, Kolumbia, Kongo, Etiopia, Perancis, Gabon, Jerman, Indonesia, Jepang, Liberia, Meksiko, Norwegia, Peru, Inggris dan Amerika Serikat. Karena terdapat 1 milyar orang yang hidup secara langsung terkait dengan hutan. Dan 6 milyar orang yang secara tidak langsung terkait dengan hutan," imbuh Presiden.
Lebih lanjut Presiden Jokowi menjelaskan, Indonesia berkomitmen mendorong penggunaan energi baru terbarukan. Indonesia lanjut Presiden, juga telah memiliki arah kebijakan yang jelas tentang penggunaan energi terbarukan.
"Target yang ingin dicapai adalah 23 persen penggunaan energi baru terbarukan di tahun 2025. Dan elektrifikasi pedesaan yang akan tercapai 100 persen pada 2019," lanjut Presiden Jokowi.
Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim ini juga menyampaikan hal-hal kongkrit dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini menurut Presiden Jokowi, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk perbaikan tata kelola lahan gambut dengan melibatkan kelompok masyarakat sipil.
"Termasuk membentuk badan restorasi gambut, review izin-izin lama, moratorium, semua akan kita sampaikan. (Badan restorasi gambut ada di bawah Presiden langsung) Iya.. dengan jangka waktu tertentu tidak seterusnya. Ini masih diproses. Nanti kita akan ajak lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk berbicara merestorasi gambut kita," jelasnya.
Presiden menegaskan, Pemerintah Indonesia saat ini sudah mulai mencabut perijinan pengelolaan hutan dan lahan gambut.
Di sela-sela pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim, Presiden Jokowi melaksanakan pertemuan bilateral dengan 13 Kepala Negara/Pemerintahan, yaitu: Belanda, Norwegia, Serbua, Peru, Vietnam, Iran, Filipina, Kolumbia, Papua Nugini, Jepang, Madagaskar dan Mexico.