Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia dan China memiliki pandangan yang sama tentang penyelesaian konflik Palestina. Kedua negara sepakat bahwa solusi terbaik adalah melalui pendekatan dua negara yang adil. Selain itu, keduanya juga menyerukan untuk segera dilakukan gencatan senjata di Gaza.
Retno juga menegaskan bahwa baik Jakarta maupun Beijing akan memberikan dukungan penuh terhadap keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari kedua negara untuk mendukung upaya perdamaian di wilayah tersebut.
“Kita juga memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya gencatan senjata di Gaza dan penyelesaian masalah Palestina secara adil melalui two state solution. Indonesia akan mendukung keanggotaan penuh di PBB. Stabilitas timur tengah tidak akan terwujud tanpa penyelesaian isu Palestina,” ujar Retno dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Jakarta, Kamis (18/4).
Di tempat yang sama, Wang Yi menyoroti sikap Amerika Serikat (AS) yang dianggap kerap sekali memveto resolusi gencatan senjata terkait situasi di Palestina. Meskipun AS sering menggunakan hak veto tersebut, kata Yi, negara adidaya itu memilih untuk abstain dalam Resolusi PBB 2728 yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.
AS menyatakan bahwa resolusi terbaru tersebut tidaklah mengikat. Wang Yi menegaskan bahwa berdasarkan Piagam PBB, keputusan Dewan Keamanan (DK) PBB bersifat mengikat dan merupakan tanggung jawab bagi seluruh anggota DK PBB untuk mematuhinya.
Menurut Yi, sikap AS tersebut sekali lagi menunjukkan bahwa bagi mereka, hukum internasional hanyalah sebuah alat yang mereka gunakan sesuai dengan keinginan mereka sendiri.
“Diharapkan AS melepaskan mentalitas egois dan mendengar kata komunitas international secara teliti. Dan kami sarankan agar pejabat-pejabat AS kembali belajar pengetahuan dasar dari hukum internasional. AS di mana-mana selalu mengklaim bahwa mereka mentaati hukum internasional. Aturan yang lebih penting adalah piagam PBB dan hukum internasional, termasuk resolusi PBB,” tukas Wang Yi.
Menahan Diri
Terkait dengan situasi yang memanas di Timur Tengah antara Iran dan Israel, Retno mengatakan Indonesia dan China memiliki pandangan yang serupa. Kedua negara sepakat bahwa penting bagi semua pihak untuk menahan diri dan mengurangi eskalasi konflik. Retno yakin bahwa China akan menggunakan pengaruhnya untuk mencegah terjadinya eskalasi lebih lanjut.
Retno juga menggarisbawahi bahwa Indonesia terus melakukan diplomasi aktif dengan negara-negara lain, termasuk China, untuk menyampaikan pesan-pesan penting. "Kita berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk RRT (Republik Rakyat Tiongkok -red), untuk masing-masing menggunakan pengaruhnya guna mencegah eskalasi, karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun," ujar Retno.
Sebelumnya, Iran merespons serangan udara Israel terhadap Kompleks Kedutaan Besar Iran di Suriah pada 1 April dengan meluncurkan ratusan pesawat nirawak atau drone ke wilayah Israel pada akhir pekan lalu. Israel pun bertekad membalas serangan Iran tersebut.
Dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB pada 14 April, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengimbbau semua pihak terkait untuk menahan diri dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Guterres menegaskan bahwa eskalasi konflik antara Israel dan Iran dapat mengarahkan Timur Tengah menuju kehancuran.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Muhammad Qobidl Ainul Arif berharap masyarakat internasional tidak hanya mengandalkan diplomasi formal untuk mengurangi konflik, tetapi juga memperkuat peran-peran mediator yang tidak terlibat dalam konflik, seperti gerakan non-blok.
Dia menegaskan bahwa fokus masyarakat internasional seharusnya adalah memperkuat peran PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Jika hal ini tidak terwujud, maka akan terjadi situasi mirip hukum rimba yang terjadi selama Perang Dunia Pertama dan Kedua. Qobidl menegaskan bahwa dalam hukum rimba ini, negara-negara kuatlah yang akan menentukan arah dunia.
"Ketika sudah terjadi dunia internasional hukum yang dianut adalah hukum rimba, maka ada kekhawatiran ketidakadilan tidak bisa diselesaikan kecuali dengan adanya intervensi kekuatan militer, yang kemudian akan bisa memadamkan ketidakadilan itu," ujarnya. [ft/ah]
Forum