Memperingati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ke-75 adalah salah satu rangkaian acara ASEAN Ministerial Meeting (AMM) 2023, yang dihadiri Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dan 10 menteri luar negeri anggota ASEAN lainnya.
Dalam pernyataan tertulisnya, Retno mengatakan bahwa seluruh anggota ASEAN perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk meneguhkan kembali komitmen pada nilai-nilai yang ada di dalam deklarasi tersebut.
"Perbedaan yang ada tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk mengabaikan isu-isu hak asasi manusia yang mendesak di wilayah kita masing-masing," tegas Retno dalam pertemuan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Selasa (7/11).
Ditambahkannya, setiap negara anggota ASEAN tidak boleh goyah dan harus selalu memperkuat kerjasama yang berdasarkan niat baik dan kesediaan untuk saling belajar satu sama lain, meskipun di tengah kompleksitas yang ada di lapangan.
Selain itu, Retno juga menegaskan bahwa ASEAN harus lebih fokus terhadap dua hal yakni: lebih mementingkan berdialog dan memproyeksikan nilai-nilai ASEAN secara global. Walaupun terdapat sejumlah perbedaan, ASEAN harus selalu menggunakan dialog guna memastikan kemajuan yang lebih lanjut dalam bidang HAM.
"Dialog HAM ASEAN merupakan bukti kedewasaan ASEAN untuk terlibat dalam dialog yang jujur dan terbuka tanpa menyebut nama dan mempermalukan, oleh karena itu penting untuk dilaksanakan secara teratur," imbuh Retno.
Krisis Myanmar, Salah Satu Isu HAM Paling Menantang di ASEAN
Pengamat hubungan internasional Universitas Paramadina, Emil Radiansyah mengatakan penyelesaian permasalahan HAM di wilayah ASEAN memang sedianya diselesaikan sendiri oleh negara anggota, kecuali jika sudah bergulir menjadi krisis kemanusiaan sebagaimana yang terjadi di Myanmar.
"Pendekatannya memang melalui ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara. Lalu bagaimana nantinya negara-negara Asia Tenggara melakukan approach terhadap Myanmar itu sendiri. Tidak bisa terpecah dalam artian salah satu negara mengambil inisiatif sendiri tanpa kemudian berkoordinasi lebih lanjut dengan berdialog dengan sesama negara anggota ASEAN," ungkap Emil.
Menurut Emil, permasalahan yang ada saat ini di Myanmar merupakan masalah HAM yang tidak mudah diselesaikan mengingat bahwa Myanmar saat ini dikendalikan oleh militer. Ini tampak dengan sikap Myanmar yang tidak kunjung menerapkan konsensus lima poin yang disepakati para pemimpin ASEAN pada April 2021 lalu, dan tetap tak bergeming meskipun kini diberi semacam sanksi, yaitu tidak dapat mengikuti pertemuan-pertemuan ASEAN. Isi lima poin konsensus itu adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar.
Emil mendorong pelibatan masyarakat madani secara lebih intensif untuk mendorong penyelesaian isu-isu HAM yang masih terus marak di ASEAN. [iy/em]
Forum