Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq pada akhir pekan lalu (7/7) mengatakan inisiatif pemerintah Tiongkok untuk membantu kegiatan pengamanan Selat Malaka akan memperkuat militer Indonesia dan mendorong kemampuan Indonesia dalam pengamanan laut.
“Sedangkan untuk pengamanan wilayah ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), karena ini wilayah lalu lintas internasional ya terbuka. Untuk kerjasama pengamanan wilayah ALKI ini, harus dengan banyak negara yang memiliki kepentingan,” ujar Mahfudz.
Dikutip dari situs KBRI Beijing, Atase Pertahanan Kedubes RI di Tiongkok Kolonel (Lek) Surya Margono mengatakan baru-baru ini bahwa bentuk bantuan yang akan diberikan pihak militer Tiongkok antara lain berupa radar dan kapal patroli berteknologi tinggi.
Sedangkan dalam kunjungannya ke Tiongkok pekan lalu (4/7), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Agus Suhartono mengatakan, Indonesia dan Tiongkok memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan dan perdamaian dunia. Panglima TNI menyampaikan hal itu dalam pembukaan Latihan Bersama militer kedua negara, dengan sandi 'Knife Sharp 2012'.
Panglima TNI menekankan, setiap negara, setiap militer negara di dunia harus bekerja sama untuk melawan berbagai ancaman, termasuk terorisme.
Wawan Purwanto, pengamat pertahanan dari Lembaga Pengembangan Kemandirian Nasional LPKN mengatakan, secara umum kemampuan Tiongkok cukup baik untuk memperkuat pengamanan Selat Malaka, terutama untuk memperkuat kapal-kapal TNI Angkatan Laut.
Wawan mengatakan, upaya pemerintah agar lebih fokus dalam sektor pertahanan terus meningkat, terutama terkait erat dengan potensi dan tingkat ancaman yang ada.
“Pembenahan dilakukan bertahap dan terencana, dilandaskan dengan tingkat ancaman. Karena dari semua sistem pertahanan itu mana ancaman yang paling tinggi itu yang akan menempatkan prioritas utama,” ujar Wawan.
Selat Malaka merupakan jalur niaga terpadat di dunia dengan negara pengguna intensif seperti Australia, Tiongkok, Jerman, India, Jepang, Norwegia, Panama, Korea Selatan, Inggris, dan tentunya, Amerika Serikat.
Selain perompakan, pelanggaran batas pelayaran dan sabotase di laut,beberapa bentuk pelanggaran hukum lainnya termasuk kejahatan lintas negara, antara lain, pencurian ikan, penyeludupan senjata, sindikat narkotika internasional, perdagangan manusia (human trafficking) dan terorisme.
Namun Biro Maritim Internasional (IMO) mencatat, terjadi penurunan kejahatan laut bersenjata di Selat Malaka, dari 38 kasus pada 2004 menjadi nol kasus pada 2011. Sedangkan data yang dimiliki badan kerja sama penanganan kejahatan bersenjata terhadap kapal-kapal di Asia (The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia -ReCAAP), tingkat perompakan di Selat Malaka mengalami penurunan dari 35 kasus pada 2005 menjadi nol pada 2011.
Sementara data TNI Angkatan Laut, dari 34 kali perompak pada 2004 menjadi hanya satu kali pada 2011.
“Sedangkan untuk pengamanan wilayah ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), karena ini wilayah lalu lintas internasional ya terbuka. Untuk kerjasama pengamanan wilayah ALKI ini, harus dengan banyak negara yang memiliki kepentingan,” ujar Mahfudz.
Dikutip dari situs KBRI Beijing, Atase Pertahanan Kedubes RI di Tiongkok Kolonel (Lek) Surya Margono mengatakan baru-baru ini bahwa bentuk bantuan yang akan diberikan pihak militer Tiongkok antara lain berupa radar dan kapal patroli berteknologi tinggi.
Sedangkan dalam kunjungannya ke Tiongkok pekan lalu (4/7), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Agus Suhartono mengatakan, Indonesia dan Tiongkok memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan dan perdamaian dunia. Panglima TNI menyampaikan hal itu dalam pembukaan Latihan Bersama militer kedua negara, dengan sandi 'Knife Sharp 2012'.
Panglima TNI menekankan, setiap negara, setiap militer negara di dunia harus bekerja sama untuk melawan berbagai ancaman, termasuk terorisme.
Wawan Purwanto, pengamat pertahanan dari Lembaga Pengembangan Kemandirian Nasional LPKN mengatakan, secara umum kemampuan Tiongkok cukup baik untuk memperkuat pengamanan Selat Malaka, terutama untuk memperkuat kapal-kapal TNI Angkatan Laut.
Wawan mengatakan, upaya pemerintah agar lebih fokus dalam sektor pertahanan terus meningkat, terutama terkait erat dengan potensi dan tingkat ancaman yang ada.
“Pembenahan dilakukan bertahap dan terencana, dilandaskan dengan tingkat ancaman. Karena dari semua sistem pertahanan itu mana ancaman yang paling tinggi itu yang akan menempatkan prioritas utama,” ujar Wawan.
Selat Malaka merupakan jalur niaga terpadat di dunia dengan negara pengguna intensif seperti Australia, Tiongkok, Jerman, India, Jepang, Norwegia, Panama, Korea Selatan, Inggris, dan tentunya, Amerika Serikat.
Selain perompakan, pelanggaran batas pelayaran dan sabotase di laut,beberapa bentuk pelanggaran hukum lainnya termasuk kejahatan lintas negara, antara lain, pencurian ikan, penyeludupan senjata, sindikat narkotika internasional, perdagangan manusia (human trafficking) dan terorisme.
Namun Biro Maritim Internasional (IMO) mencatat, terjadi penurunan kejahatan laut bersenjata di Selat Malaka, dari 38 kasus pada 2004 menjadi nol kasus pada 2011. Sedangkan data yang dimiliki badan kerja sama penanganan kejahatan bersenjata terhadap kapal-kapal di Asia (The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia -ReCAAP), tingkat perompakan di Selat Malaka mengalami penurunan dari 35 kasus pada 2005 menjadi nol pada 2011.
Sementara data TNI Angkatan Laut, dari 34 kali perompak pada 2004 menjadi hanya satu kali pada 2011.
