Para menteri luar negeri ASEAN, Senin (2/8), menggelar pertemuan virtual untuk membahas tindak lanjut dari lima poin konsensus yang dihasilkan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN pada 24 April.
Serangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN tersebut akan berlangsung hingga 6 Agustus.
Dalam jumpa pers usai pertemuan tersebut yang juga berlangsung secara virtual dari Ibu Kota Washington DC, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menjelaskan pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang tadinya dijadwalkan hanya dua jam akhirnya berlangsung hingga lima jam.
Pada pertemuan itu, lanjut Retno, Indonesia mendesak ASEAN segera menunjuk utusan khusus buat Myanmar.
"Indonesia mengharapkan pertemuan AMM (pertemuan para menteri luar negeri ASEAN) ini dapat memutuskan mengenai penunjukan utusan khusus sesuai usulan ASEAN berserta mandatnya yang jelas, serta adanya komitmen militer Myanmar untuk memberikan akses penuh kepada utusan khusus untuk menjalankan tugasnya," kata Retno.
Retno menambahkan Indonesia mengakui sampai saat ini tidak terjadi perkembangan signifikan dalam pelaksanaan lima poin konsensus para pemimpin ASEAN. Ia menuntut agar implementasi lima poin konsensus direalisasikan.
Retno menekankan jika pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ini gagal menyepakati langkah konkret tentang implementasi lima poin konsensus itu, maka masalah tindak lanjut dari lima poin konsensus ini akan dikembalikan lagi kepada para pemimpin ASEAN.
Ia juga mengatakan ASEAN tidak boleh membiarkan penderitaan rakyat Myanmar terus berlanjut. ASEAN, katanya, harus segera mengambil langkah untuk bisa mengirim pasokan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar.
Peneliti ASEAN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pandu Prayoga mendukung pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN itu.
Dia menjelaskan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar memang harus segera ditunjuk agar bisa melaksanakan tugasnya.
Pandu mengatakan, tidak terealisasinya implementasi lima poin konsensus karena memang secara prinsip ASEAN bukan lembaga yang bisa memaksa para anggotanya.
"Yang memiliki kedaulatan, yang memiliki kekuasaan adalah tetap semua dikembalikan ke negara. Dengan kasus ini, memperlihatkan ASEAN itu tidak punya alat pemaksa dan ASEAN pun tidak bisa dipaksa. Itu persoalan sebenarnya yang terlihat dari kasus kudeta ini," ujar Pandu.
Terkait isu utusan khusus ASEAN, Pandu menjelaskan mekanismenya adalah setiap negara anggota mengusulkan nama-nama kandidat dari masing-masing negara dan nanti yang memutuskan adalah Brunei Darussalam yang tahun ini mendapat giliran menjadi Ketua ASEAN. Proses ini saja sudah memakan waktu.
Jadi, lanjut Pandu, wajar saja dalam pertemuan para menteri luar ASEAN hari ini Retno mendesak ASEAN segera menentukan siapa saja yang akan menjadi anggota utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pertemuan para pemimpin ASEAN pada akhir April lalu di Jakarta melahirkan lima konsesus. Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.
Ketiga, utusan khusus ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait. [fw/ab]
