Meski masih harus terus ditingkatkan, kemampuan Indonesia dalam menghadapi bencana alam meningkat signifikan beberapa tahun terakhir. Kesadaran masyarakat dan pemerintah juga tumbuh antara lain justru karena paksaan alam, karena berbagai bencana yang datang silih berganti.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kini juga telah memiliki peta resiko bencana nasional yang menjadi rujukan bagi daerah-daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Anggota Pengarah BNPB, Prof Sarwidi ketika dihubungi VOA mengatakan, kesiapan yang lebih dalam menghadapi bencana juga dimiliki oleh pemerintah di daerah-daerah. BNPB sebagai lembaga nasional yang menangani bencana, kini memiliki struktur yang semakin luas dan dukungan serta kerja sama dengan pemerintah lokal juga semakin baik.
"Sekarang lembaga-lemnbaga sudah terbentuk, namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB), sebagai perpanjangan fungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di pusat. BPDB itu ada di provinsi, dan ada di tingkat kabupaten dan kota. Yang di tingkat provinsi sudah terbentuk semua, tapi yang kabupaten/kota itu belum terbentuk semuanya tetapi sudah besar, sudah lebih dari 50 persen yang terbentuk," ujar Sarwidi.
Senada dengan Prof Sarwidi, pakar kebencanaan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Ir Lesto P Kusumo MIM juga mengakui semakin tingginya kesadaran bencana di Indonesia. Salah satu indikasinya adalah besarnya minat masyarakat mengikuti berbagai pelatihan menghadapi bencana.
Kelompok-kelompok masyarakat sadar bencana juga terus tumbuh di masing-masing daerah dan memiliki pola pendekatan yang berbeda, disesuaikan dengan kearifan lokal di setiap wilayah. Yang dibutuhkan saat ini, menurut Lesto P Kusumo adalah adanya pola baku alur informasi dan komunikasi antara instansi resmi di bidang kebencanaan, misalnya kegempaan, gunung berapi, banjir maupun tanah longsor kepada masyarakat sehingga bisa dilakukan antisipasi bencana secara lebih baik.
Lesto Kusumo menjelaskan, "Masyarakat sekarang membutuhkan, pertama informasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga perlengkapan. Karena mereka sendiri tahu, mereka sadar bahwa mereka hidup di daerah yang berpotensi bencana."
Untuk lebih mengoptimalkan informasi kebencanaan bagi masyarakat, Lesto P Kusumo menyarankan BNPB mempererat kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. Dengan demikian, informasi potensi bencana dapat disusun lebih akurat dan lebih cepat untuk meminimalkan potensi korban bencana alam.
"BNPB menyediakan secara garis besar kebutuhan database maupun informasi misalnya dari (Departemen) Pekerjaan Umum, dari Sumber Daya Air, terus kemudian dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), Lapan, serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ditambah dengan spasial, akhirnya nanti setiap masyarakat Indonesia bisa melihat secara langsung kondisi masing-masing daerah," tambah Lesto Kusumo.
Dari peta resiko bencana yang dikeluarkan oleh BNPB, setidaknya ada 13 jenis bencana alam yang memiliki potensi besar terjadi di Indonesia. Ke-13 jenis bencana itu adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunungapi, puting beliung, kekeringan, banjir, tanah longsor, gelombang pasang, kebakaran lahan dan hutan, epidemi dan wabah penyakit, gagal teknologi, kebakaran gedung dan permukiman, serta konflik sosial.
Sebanyak 321 kabupaten/kota memiliki resiko bencana tingkat tinggi, sedangkan 173 kabupaten/kota memiliki resiko sedang. Tidak ada daerah di Indonesia yang ada dalam kelompok resiko rendah dalam bidang kebencanaan.
