Indonesia meminta Uni Eropa untuk memperlakukan isu minyak sawit secara adil. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN dan Uni Eropa ke-23 yang dilangsungkan secara virtual pada Selasa (1/12).
“Permintaan Indonesia kepada Uni Eropa untuk memperlakukan minyak sawit secara adil adalah permintaan yang wajar,” ujar Retno. Dia menambahkan “Indonesia tidak mengorbankan kelestarian lingkungan hanya untuk mengejar pembangunan ekonomi.”
Komisi Uni Eropa pada Maret 2019 lalu meloloskan aturan pelaksanaan atas Renewable Energy Directive (RED II) di mana disimpulkan bahwa kelapa sawit telah mengakibatkan deforestasi besar-besaran secara global, dan berencana menghapus pengunaan produk minyak sawit secara bertahap hingga nol persen pada 2030.
Dalam keterangan persnya, Kementerian Luar Negeri menyatakan pemulihan ekonomi pasca pandemi dalam konteks perlindungan lingkungan hidup menjadi komitmen bersama, dan minyak sawit yang ramah lingkungan merupakan bagian dari komitmen Indonesia itu.
Di ASEAN, komoditas minyak sawit, yang bernilai $19 miliar, mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan yang ikut mendorong 26 juta lapangan pekerjaan. Empat puluh persen perkebunan sawit dikelola oleh petani kecil. Secara khusus di Indonesia, industri minyak sawit menekan angka kemiskinan hingga 10 juta orang dan pada 2019 menyumbang devisa hingga $23 miliar.
Untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang industri minyak sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, pertemuan pada menteri luar negeri ASEAN dan Uni Eropa menyepakati untuk membentuk kelompok kerja gabungan atau joint working group.
“Saya menyambut baik rencana penyelenggaraan pertemuan pertama kelompok ini pada Januari 2021,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Indonesia, tambahnya, akan menekankan perlunya menjunjung prinsip saling menguntungkan antara ASEAN dan Uni Eropa, juga prinsip yang “setara dan non diskriminatif” untuk meningkatkan kemitraan kedua kawasan.
Pertemuan daring yang diikuti 10 menteri luar negeri ASEAN dan 23 menteri luar negeri negara-negara Uni Eropa pada Selasa (1/12) juga menegaskan komitmen bersama untuk mendorong prinsip multilateralisme dalam pengadaan vaksin, peningkatan perdagangan kedua kawasan, pemulihan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. [em/pp]
