Pemerintah memprotes China hari Senin (21/3) atas apa yang digambarkan sebagai pelanggaran wilayah laut oleh kapal penjaga pantai China dekat daerah yang disengketakan di Laut China Selatan.
Insiden tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, khususnya karena reklamasi lahan yang dilakukan China dan klaim-klaim negara itu atas wilayah yang sangat luas di koridor perkapalan yang kaya sumber daya tersebut.
Beberapa negara Asia Tenggara memiliki klaim tumpang tindih di wilayah tersebut, namun Indonesia tidak dan melihat diri sebagai "mediator jujur" dalam beragam sengketa teritori.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan ia telah bertemu dengan perwakilan kedutaan besar China di Jakarta, menyusul insiden pada akhir pekan yang melibatkan kapal penjaga pantai China, sebuah kapal nelayan China, dan sebuah kapal patroli Indonesia di Laut Natuna.
"Dalam pertemuan tersebut kami menyampaikan protes keras (atas)... pelanggaran oleh penjaga pantai China atas hak kedaulatan Indonesia," ujar Retno dalam konferensi pers.
Pihak berwenang berupaya menahan sebuah kapal China yang menurut mereka menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia, menurut seorang pejabat pemerintahan sebelumnya.
Delapan awak kapal China ditahan namun penjaga pantai China mencegah Indonesia menyita kapal nelayan tersebut.
China mengatakan bahwa kapal nelayan itu beroperasi di "daerah penangkapan ikan China tradisional" dan menuntut para nelayan dibebaskan.
"Jika menyangkut sengketa perikanan, atau isu kelautan, China selalu siap bekerja dengan Indonesia untuk menyelesaikan sengketa-sengketa ini melalui negosiasi dan dialog," ujar pejabat kedutaan China, Sun Weide, kepada wartawan di Jakarta usai bertemu dengan Menteri Kelautan.
China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, sebuah koridor perkapalan yang strategis dan kaya ikan serta gas alam, tempat beberapa negara Asia Tenggara lain memiliki klaim yang tumpang tindih.
Namun China dan Indonesia tidak berebut kedaulatan di Kepulauan Natuna dan perairan di sekitarnya; keduanya sepakat bahwa daerah itu adalah bagian dari Provinsi Riau.
Namun ketegangan antara kedua belah pihak meletup sesekali, biasanya karena kapal penangkap ikan China.
Pada Maret 2013, kapal China yang bersenjata mengkonfrontasi kapal patroli perikanan Indonesia dan menuntut pembebasan kapal-kapal China yang telah ditangkap di perairan Natuna. Khawatir akan keselamatannya, kapten kapal Indonesia menurut.
Hal serupa terjadi tahun 2010, ketika sebuah kapal maritim China meminta kapal patroli Indonesia untuk melepaskan kapal pukat ilegal dari China.
Pemerintah Indonesia tidak memiliki rencana untuk meningkatkan sumber daya militer di Kepulauan Natuna yang terpencil dan kaya sumber daya, dalam menanggapi insiden terbaru ini, menurut Menteri Pertahanan. [hd]
