Indonesia menawarkan peluang investasi melalui beberapa proyek baru senilai $60 miliar kepada investor China untuk memanfaat pendanaan inisiatif "Sabuk dan Jalan", Reuters melaporkan.
Meski posisi geografi strategis, Indonesia bukan penerima terbesar pendanaan triliunan dolar yang digelontorkan China untuk menciptakan Jalan Sutra modern.
Salah satu proyek infrastruktur terkenal yang didanai China dari inisiatif Sabuk dan Jalan adalan pembangunan kereta cepat dari Jakarta-Bandung senilai $6 miliar. Proyek itu pun menghadapi kendala pengadaan.
Tapi pemerintah Indonesia telah melakukan “komunikasi struktural” dengan Beijing sejak tahun lalu untuk kemungkinan pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur senilai $60 miliar, kata Ridwan Djamaluddin, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Indonesia sudah mengusulkan beberapa proyek potensial dari seluruh Indonesia saat para pejabat dan pakar China melakukan kunjungan ke berbagai pemerintah daerah untuk mencari proyek-proyek untuk didanai, kata Ridwan dalam wawancara dengan Reuters.
“Kami menyadari bahwa kami tidak bisa membiarkan kerja sama ini berakhir dengan buruk,” kata Ridwan. “Negara-negara lain ada yang dipaksa membayar kembali pinjaman dan ada beberapa harus menyerahkan aset mereka. Kami tidak mau itu.
"Butuh waktu lebih lama untuk mencapai kesepakatan karena pemerintah Indonesia bersikeras dengan skema business-to-business (B2B) untuk semua kesepakatan, dan menolak pinjaman government-to-government (g-to-g)
“Saya memahami kita tidak bisa secepat negara lain memanfaatkan dana tersebut karena pemilik dana akan berpikir lebih panjang dengan tawaran kita,” kata Ridwan.
Ridwan memperkirakan beberapa kesepakatan bisa terwujud dalam putaran pembicaraan selanjutnya pada April, setelah China merespon proposal terbaru yang diajukan pemerintah Indonesia pada bulan lalu.
Model B2B akan membantu melindungi Indonesia dari risiko China menggunakan posisinya karena ketergantungan finansial Indonesia, kata Ridwan.
Setiap investasi China harus mempekerjakan pekerja Indonesia dan harus memiliki teknologi terbaru yang ramah lingkungan dan memperbolehkan transfer teknologi, kata Ridwan.
Proyek-proyek yang ditawarkan termasuk beberapa pembangkit listrik tenaga air dengan nilai total $35 miliar di Provinsi Kalimantan Utara, kata Ridwan
Pada Oktober, Power Construction Corp of China (PowerChina) dan Kayan Hydro Energy menandatangani kontrak rekayasa, pengadaan dan konstruksi (EPC) untuk pembangunan tahap pertama pembangkit, kata PowerChina dalam sebuah pernyataan. Menurut laporan media, proyek itu bernilai $17,8 miliar.
Dalam proposal yang diajukan, Indonesia juga menawarkan China peluang untuk membangung PLTU mulut tambak, kawasan industri, beberapa pelabuhan, dan infrastruktur lainnya di Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Sulawesi Utara, dan Bali. [ft/au]
