Pemilihan influencer atau tokoh yang dinilai berpengaruh untuk menyukseskan program vaksinasi massal Covid-19 merupakan suatu fenomena tak terhindarkan. Tapi para pakar pandemi mengatakan sosok artis tidak tepat untuk mengkampanyekan program tersebut.
Raffi Ahmad, bintang dan pembawa acara terkenal, dipilih pemerintah untuk divaksinasi pertama kali bersama Presiden Joko Widodo Rabu lalu (13/1) dengan tujuan untuk ikut mengkampanyekan program vaksinasi massal Covid-19. Ironisnya beberapa jam setelah divaksin, beredar luas foto yang menggambar Raffi menghadiri sebuah pesta tanpa menerapkan protokol kesehatan, yaitu tidak mengenakan masker atau menjaga jarak.
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono kepada wartawan mengaku akan menegur dan mengingatkan Raffi, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun sudah menerima vaksinasi. “Sudah dinasehati, diingatkan kembali oleh tim komunikasi Covid-19 agar mentaati protokol kesehatan,” ungkap Heru.
Sementara itu Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Profesor Wiku Adisasmito mengatakan persoalan ini menjadi suatu pembelajaran penting bagi pihaknya, influencer dan seluruh masyarakat. "Kita harus terbuka terhadap segala kemungkinan dengan melibatkan selebritis dan influencer, terlebih lagi ketika kami memiliki program besar, seperti vaksinasi," ungkap Wiku di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (14/1/2021).
Lanjutnya, dalam program besar seperti ini pasti akan selalu terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti peristiwa Raffi Ahmad. Ke depan, kata Wiku, pihaknya akan bekerja sama lebih baik lagi dengan tokoh yang dipilih untuk mensukseskan program vaksinasi massal Covid-19 tersebut.
"Setelah meminta maaf dan klarifikasi, harapannya, dia bisa memainkan peran penting sebagai influencer. Yakni memastikan bahwa kaum muda akan mendukung vaksinasi Covid-19," ujarnya
Raffi Ahmad memang langsung minta maaf setelah foto pestanya bersama sejumlah artis seusai vaksin itu beredar luas. Melalui akun Instagram pribadinya Raffi meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh masyarakat Indonesia.
"Terkait peristiwa tadi malam, di mana saya terlihat berkumpul dengan teman-teman tanpa masker dan tanpa jaga jarak. Pertama, Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, Sekretariat Presiden, KPCPEN, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tersebut," ujar Raffi.
Siapa Tokoh yang Dinilai Tepat?
Pakar Epidemiologi di Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan kebijakan yang dipilih pada masa pandemi haruslah berdasarkan hasil riset, sains atau ilmu pengetahuan. Hal itu pun, katanya berlaku dalam pemilihan sosok yang bisa digunakan untuk mensukseskan program vaksinasi massal Covid-19.
Berdasarkan hasil riset yang dilakukan di tempat tinggalnya saat ini, di Australia, diketahui ada dua sosok yang bisa dipilih yakni politisi dan ahli kesehatan yang berpengaruh.
“Makanya perlu sekali setiap kebijakan pemilihan tindakan itu berbasis sains dan riset terkini. Jadi artis itu tidak dalam posisi yang cukup tepat untuk menjadi bagian dari kampanye vaksinasi dalam kondisi pandemi Covid-19. Ini yang harus dipahami karena bisa menjadi boomerang,” ungkap Dicky kepada VOA.
Hal ini terbukti dengan perilaku Raffi Ahmad yang tidak mengindahkan protokol kesehatan usai divaksin Covid-19. Menurutnya, ini merupakan pekerjaan besar pemerintah untuk tidak hanya mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat untuk mau divaksin, melainkan juga tetap menekankan pentingnya disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Termasuk ketika memberikan vaksin jangan lupa ada pesan komunikasi yang harus disampaikan, bukan hanya mengatakan manfaat vaksin saja misalnya, tapi apa perilaku yang harus dia lakukan setelah diberikan vaksin. Ini lolos dalam kaitan Raffi Ahmad. Apakah tidak disampaikan? Karena harus ada tanggung jawab sosial dia setelah divaksinasi,” tuturnya.
Selain itu, pekerjaan rumah besar pemerintah lainnya adalah meluruskan berbagai berita bohong atau hoaks yang sudah terlanjur beredar, yang membuat ada sebagian orang yang menolak divaksin. Menurutnya ini penting, agar semakin banyak yang mau divaksin, sehingga kekebalan kelompok atau herd immunity akan lebih cepat tercapai.
“Tentu akan ada sebagian masyarakat yang menolak yang disebut dengan vaccine hesitancy yang mana ada kelompok masyarakat yang menolak dan menunda untuk divaksin. Nah kelompok ini harus di address dalam artian dicari tahu apa alasannya dan alasan itulah yang harus di address dalam jalur komunikasi, dialog untuk menjelaskan apa concern mereka, apakah alasan halalnya? Atau lainnya,” pungkasnya. [gi/em]
