Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Papua dan Papua Barat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketika melihat langsung pesawat pengangkut BBM Air Tractor AT-802 di Bandar Udara Nop Goliat Dekai Yahukimo, Papua, Selasa (18/10), Presiden Jokowi menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan berada dalam kondisi harus menerima harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tinggi.
Presiden menjelaskan, masyarakat di Papua selama puluhan tahun membeli BBM dengan harga beberapa kali lipat dari masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah.
"Kita ketahui bersama bahwa sudah berpuluh-puluh tahun kita nikmati harga yang ada di Indonesia barat dan Indonesia tengah. Harganya seperti yang sekarang, contoh 6.450 rupiah per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari 50 ribu rupiah per liter, ada yang 60 ribu per liter, sampai seratus ribu per liter. Bayangkan," kata Presiden Joko Widodo.
Presiden menjelaskan, jika terjadi kenaikan harga BBM sebesar seribu rupiah saja, masyarakat di Pulau Jawa langsung bereaksi. Namun, di Papua atau di wilayah bagian timur lainnya, rakyat hanya bisa terdiam ketika harga BBM berkali lipat lebih mahal dibanding di wilayah lainnya. Presiden memastikan tidak ingin membiarkan hal ini terus terjadi.
Untuk itulah Presiden Jokowi telah menugaskan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pertamina untuk segera mewujudkan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat. Sebab, dengan adanya kebijakan tersebut menurut presiden, diharapkan ke depannya perekonomian Papua akan semakin tumbuh.
"Oleh sebab itu kenapa kita membeli Air Tractor ini. Kita sekarang baru beli 2, nanti kita akan tambah tiga lagi menjadi lima untuk di Papua dan Kalimantan Utara. Tugas ini sudah saya berikan kepada Menteri BUMN kepada Pertamina. Dan kita berharap bagi rakyat Papua kebijakan BBM satu harga nanti bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan. Karena jelas biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. Ini memang 'step by step', tahapan demi tahapan," lanjutnya.
Presiden Jokowi sebelumnya memerintahkan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Dwi Soetjipto mencari solusi untuk menyeragamkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua sama dengan di daerah lainnya di Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan masalah untung rugi seperti disampaikan Dwi bukan merupakan alasan untuk tidak mewujudkan keinginan itu.
"Saya yakin Pertamina dapat mengemban tugas ini dengan baik melalui efisiensi tanpa mengurangi keuntungan yang ada. Dan saya kira sebagai BUMN Pertamina sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar kalau Pemerintah memerintahkan untuk mengemban tugas mewujudkan keadilan terutama di harga BBM," kata Presiden Jokowi.
Dirut Pertamina Dwi Soetjipto sebelumnya mengatakan bila kebijakan tersebut diterapkan di Papua, maka Pertamina akan menderita kerugian sebesar 800 miliar rupiah. Meski demikian, Presiden Joko Widodo tetap bertekad untuk mewujudkan kebijakan tersebut dan menginstruksikan Pertamina untuk mencari solusinya. Salah satu solusi yang disebutkan Presiden ialah dengan melakukan subsidi silang dengan memanfaatkan kompensasi dari usaha-usaha milik Pertamina lainnya.
Presiden pun memastikan bahwa dirinya akan selalu memantau harga-harga di tingkat penyalur dan pengecer di Papua. Terhadap semua kabupaten ataupun wilayah yang ada di Papua, Presiden menegaskan bahwa hanya satu harga BBM yang berlaku.
Pesawat Pengangkut BBM
Sementara itu, Pesawat pengangkut BBM yang dimaksud Presiden, memiliki kapasitas sebesar empat ribu liter. Adapun pengoperasian pesawat tersebut ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau akan dikelola oleh anak usaha Pertamina, yakni PT. Pelita Air Service.
Menurut keterangan Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto, pengadaan pesawat tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan guna mendukung kebijakan satu harga BBM.
Selain pengadaan pesawat penyalur BBM, Pertamina juga mengembangkan sembilan lembaga penyalur baru atau APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). APMS tersebut disebar di delapan kabupaten, yakni tujuh kabupaten di Provinsi Papua dan satu kabupaten di Papua Barat yang sudah berjalan sejak Agustus hingga Oktober lalu. [aw/lt]
