Satu laporan dalam surat kabar terkemuka Amerika mengatakan dua inspektur jenderal federal telah meminta Departemen Kehakiman untuk membuka penyelidikan pidana mengenai kemungkinan Hillary Clinton salah menangani informasi rahasia pemerintah melalui akun email pribadinya yang digunakannya ketika menjabat sebagai menteri luar negeri Amerika.
New York Times melaporkan permohonan itu setelah sebuah memo tanggal 29 Juni yang menyatakan bahwa para inspektur jenderal Departemen Luar Negeri dan badan-badan intelijen mengatakan bahwa akun email pribadi Clinton mempunyai “ratusan email yang kemungkinan rahasia.”
Surat kabar tersebut mengatakan tidak jelas apakah ada dari informasi dalam email itu digolongkan rahasia oleh Departemen Luar negeri ketika Clinton menerima atau mengirimnya.
Berita mengenai penggunaan akun email pribadi oleh mantan menteri luar negeri itu menjadi kepala-kepala berita bulan Maret dan dengan cepat menjadi masalah dalam kampanye calon presiden Clinton.
Dia selalu mengatakan tidak ada informasi rahasia dalam akun itu.
New York Times mengatakan para pejabat tinggi memberitahu surat kabar itu bahwa Departemen Kehakiman belum memutuskan apakah pihaknya akan membuka penyelidikan.
Setelah berita mengenai akun email pribadinya diungkapkan kepada umum, Clinton menyuruh Departemen Luar Negeri merilis emailnya. Departemen Luar Negeri sedang dalam proses meninjau kembali 55.000 halaman email Clinton dan telah merilis bundel pertama 3.000 email pada akhir Juni.
