Komisi Komunikasi dan Media Irak mengatakan tindakan itu dilakukan terhadap organisasi-organisasi yang beroperasi tanpa izin. Seorang pejabat media dan komunikasi mengatakan kepada Seksi Bahasa Kurdi, VOA, bahwa banyak media tidak mempunyai izin atau izinnya sudah daluwarsa.
Perintah komisi itu memuat daftar organisasi berita Irak serta media siaran asing yang dilarang, termasuk BBC yang didanai Inggris dan Radio Sawa yang dibiayai Amerika Serikat. Perintah penutupan itu belum dilaksanakan, dan sebagian dari organisasi dalam daftar itu sudah menutup biro mereka di Irak.
Organisasi Pengamat Kebebasan Wartawan yang berbasis di Baghdad mengecam perintah itu, dan meminta kepada komisi tersebut agar menarik peraturan yang katanya melanggar jaminan undang-undang dasar Irak untuk kebebasan pers.
Ziyad al-Aajely, kepala sebuah lembaga yang mendorong kebebasan pers Journalistic Freedoms Observatory, menyebut langkah itu “kemunduran bagi kebebasan jurnalistik di Irak.''
Kepala Komisi Media Irak Safaa Rabie menyangkal tindakan keras itu dan mengatakan hari Minggu bahwa pemerintah hanya berusaha menutup kantor-kantor tanpa izin usaha. Beberapa media asing dalam daftar itu malah sudah tidak memiliki biro di Irak.
Sebagian besar dari ke-44 surat kabar, radio dan televisi yang menjadi sasaran penutupan itu adalah milik Irak, walaupun dalam daftar itu ada sejumlah media asing, termasuk BBC dan Voice of America, demikian juga Radio Sawa yang didanai Amerika.
Wakil direktur Radio Sawa Salah Nasrawi mengatakan memiliki surat ijin dan terkejut melihat nama stasiun radio itu tercantum dalam daftar tersebut.
Para pengecam menuduh Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki membungkam pers di Irak untuk memperkuat kekuasaan.
Perintah komisi itu memuat daftar organisasi berita Irak serta media siaran asing yang dilarang, termasuk BBC yang didanai Inggris dan Radio Sawa yang dibiayai Amerika Serikat. Perintah penutupan itu belum dilaksanakan, dan sebagian dari organisasi dalam daftar itu sudah menutup biro mereka di Irak.
Organisasi Pengamat Kebebasan Wartawan yang berbasis di Baghdad mengecam perintah itu, dan meminta kepada komisi tersebut agar menarik peraturan yang katanya melanggar jaminan undang-undang dasar Irak untuk kebebasan pers.
Ziyad al-Aajely, kepala sebuah lembaga yang mendorong kebebasan pers Journalistic Freedoms Observatory, menyebut langkah itu “kemunduran bagi kebebasan jurnalistik di Irak.''
Kepala Komisi Media Irak Safaa Rabie menyangkal tindakan keras itu dan mengatakan hari Minggu bahwa pemerintah hanya berusaha menutup kantor-kantor tanpa izin usaha. Beberapa media asing dalam daftar itu malah sudah tidak memiliki biro di Irak.
Sebagian besar dari ke-44 surat kabar, radio dan televisi yang menjadi sasaran penutupan itu adalah milik Irak, walaupun dalam daftar itu ada sejumlah media asing, termasuk BBC dan Voice of America, demikian juga Radio Sawa yang didanai Amerika.
Wakil direktur Radio Sawa Salah Nasrawi mengatakan memiliki surat ijin dan terkejut melihat nama stasiun radio itu tercantum dalam daftar tersebut.
Para pengecam menuduh Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki membungkam pers di Irak untuk memperkuat kekuasaan.
