Iran mengatakan, Senin (15/2) akan memblokir inspeksi badan pengawas nuklir PBB (IAEA) bulan ini jika pihak-pihak lain dalam kesepakatan nuklir 2015 gagal memenuhi kewajiban mereka, sebuah pernyataan yang menawarkan masalah baru bagi Presiden AS Joe Biden yang berniat menghidupkan kembali kesepakatan itu.
"Jika pihak lain tidak memenuhi kewajiban mereka pada 21 Februari, maka pemerintah berkewajiban untuk menangguhkan implementasi sukarela Protokol Tambahan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh.
"Ini tidak berarti mengakhiri semua inspeksi oleh badan nuklir PBB. Semua langkah ini dapat dibatalkan jika pihak-pihak lain mengubah jalannya dan menghormati kewajibannya," katanya.
Pemerintahan Biden bermaksud untuk mengembalikan Amerika Serikat ke kesepakatan nuklir yang ditinggalkan oleh Presiden Donald Trump pada 2018 itu. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Iran setuju untuk membatasi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi-sanksi.
Setelah Trump mundur dan menerapkan kembali sanksi-sanksi, Iran mulai melanggar beberapa batasan dalam kesepakatan itu. Washington dan Teheran sekarang berselisih pendapat mengenai cara memulihkan kesepakatan, dengan kedua belah pihak menuntut pihak lain agar bertindak lebih dulu untuk kembali mematuhi kesepakatan.
Kesepakatan nuklir memberikan akses luas ke Badan Energi Atom Internasional untuk mengumpulkan informasi mengenai aktivitas nuklir Iran. Namun berdasarkan undang-undang yang diberlakukan tahun lalu, pemerintah Iran berhak mencabut akses itu pada 21 Februari jika pihak lain tidak mematuhi kesepakatan nuklir itu.
Iran telah lama membantah berusaha mengembangkan senjata nuklir.
Menteri Intelijen Iran mengatakan pekan lalu bahwa tekanan Barat yang bisa mendorong Teheran untuk melawan balik seperti kucing yang terpojok dan mengembangkan senjata nuklir. Tapi Khatibzadeh membantah ini, dan malah mengutip keputusan agama yang dikeluarkan pada awal 2000-an oleh otoritas tertinggi Republik Islam, Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei, yang melarang senjata nuklir.
"Iran tidak pernah dan tidak akan pernah mengembangkan senjata nuklir. Fatwa Pemimpin Agung itu sah," kata Khatibzadeh. [ab/uh]
