Warga Iran, Jumat (18/6), akan pergi ke tempat-tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih presiden baru di tengah-tengah krisis ekonomi dan ketegangan dengan Barat seputar program nuklirnya.
Sementara pemantau internasional dilarang datang dan semua kandidat dipilih oleh rejim yang berkuasa, para pengecam mengatakan pemilihan ini jauh dari bebas atau adil. Sebagian analis mengatakan ketidakpuasan publik bisa menurunkan jumlah pemilih.
Ekonomi Iran telah menyusut dalam tiga tahun terakhir. Apa yang disebut sanksi dengan tekanan maksimum telah diberlakukan oleh mantan presiden Trump setelah dia menarik Amerika Serikat (AS) dari kesepakatan nuklir dengan Iran pada 2018, dan menuduh Iran melakukan destabilisasi di kawasan. Iran membantah tuduhan itu.
“Sanksi ini telah berdampak signifikan pada ekonomi Iran, tetapi di atas segalanya, sangat berdampak pada warga Iran biasa yang menderita akibat naikya harga pangan dan melemahnya mata uang,” kata Sanam Vakil, deputi direktur dari program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House di London, kepada VOA.
“Selain hal-hal ini Iran juga didera oleh COVID 19, dan negara ini memiliki laju kematian terbesar di Timur Tengah,” imbuh Vakil.
Menurut angka resemi pemerintah, Iran mencatat lebih dari 82 ribu kematian terkait COVID-19, meskipun angka sebenarnya bisa lebih tinggi.
Presiden berikutnya akan menggantikan Hassan Rouhani, yang telah menjabat selama dua masa jabatan. Semua kandidat disetujui dan disaring oleh rejim yang berkuasa di Iran, Dewan Pengawas.
Hanya empat kandidat tersisa setelah tiga menarik diri dari kampanye pada Rabu. Tiga adalah kandidat konservatif garis keras, dan hanya satu kandidat reformis. Kandidat yang kemungkinan besar menang adalah Ebrahim Raisi, usia 60 tahun, pemimpin dari lembaga judisial Iran. [jm/em]
