Parlemen Israel, Kamis (23/3) meloloskan undang-undang pertama dari beberapa undang-undang yang merupakan bagian dari perombakan yudisial yang diperdebatkan, sementara para pengunjuk rasa yang menentang perubahan itu kembali mengadakan demonstrasi untuk menentang apa yang mereka lihat sebagai pergerakan negara menuju otokrasi.
Koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui undang-undang yang akan melindungi pemimpin Israel itu dari kemungkinan dianggap tidak layak untuk memerintah karena pengadilan korupsi dan klaim konflik kepentingan seputar keterlibatannya dalam perombakan sistem hukum.
Para kritikus mengatakan undang-undang itu dibuat khusus untuk melindungi Netanyahu, mendorong korupsi dan memperdalam jurang yang menganga antara Israel atas pemeriksaan peradilan.
Perubahan hukum telah memecah rakyat Israel antara mereka yang melihat kebijakan baru sebagai upaya melucuti Israel dari cita-cita demokrasi dan mereka yang berpikir negara telah dikuasai oleh peradilan liberal. Rencana pemerintah telah menjerumuskan negara yang berusia hampir 75 tahun itu ke dalam salah satu krisis domestik terburuknya.
Tentangan keras muncul di kalangan masyarakat yang luas, termasuk para pemimpin bisnis dan pejabat tinggi hukum. Militer negara itu bahkan terjerat dalam konflik politik, karena beberapa tentara cadangan menolak hadir untuk bertugas karena adanya perubahan tersebut.
Sekutu-sekutu internasional Israel juga telah menyatakan keprihatinan mereka.
Pada hari Kamis, para pengunjuk rasa melancarkan aksi memblokir jalan raya utama, membakar sejumlah ban di dekat pelabuhan penting dan mengibarkan bendera besar Israel dan salinan Deklarasi Kemerdekaan negara itu di atas tembok Kota Tua Yerusalem.
Undang-undang untuk melindungi Netanyahu disahkan dengan perbandingan suara 61-47 di Knesset atau parlemen Israel yang memiliki 120 kursi. [ab/uh]
Forum