Israel, Senin (11/1) melanjutkan rencana untuk membangun 800 rumah baru di kawasan pendudukan Tepi Barat, suatu langkah yang dapat membuat tegang hubungan dengan pemerintahan presiden terpilih mendatang AS, Joe Biden.
Kantor PM Benjamin Netanyahu mengumumkan langkah tersebut, dengan menyatakan pembangunan itu akan mencakup 100 rumah di permukiman di mana seorang perempuan Israel dibunuh bulan lalu dalam serangan yang diduga dilancarkan seorang warga Palestina.
Pengumuman itu akan meningkatkan dukungan sayap kanan bagi Netanyahu dalam kampanye menjelang pemilu Maret. Tetapi ini dapat membuat berang Biden, yang menentang perluasan permukiman dan telah berselisih dengan Israel mengenai masalah ini pada masa lalu.
Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur dalam perang tahun 1967. Keduanya adalah wilayah yang diinginkan Palestina untuk menjadi ibu kota negaranya kelak. Hampir 500 ribu warga Israel tinggal di permukiman-permukiman di berbagai penjuru Tepi Barat. Warga Palestina menganggap pembangunan permukiman itu sebagai pelanggaran hukum internasional dan hambatan bagi perdamaian, sikap yang mendapat dukungan internasional yang luas.
Kementerian Luar Negeri Otorita Palestina mengecam pengumuman terbaru itu, menuduh Israel “berpacu dengan waktu” untuk membangun permukiman sebelum Presiden AS Donald Trump mengakhiri masa jabatannya.
Pemerintahan Trump memberi dukungan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya kepada Israel, termasuk meninggalkan kebijakan puluhan tahun AS yang menentang permukiman. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo tahun lalu menjadi diplomat tertinggi AS yang mengunjungi permukiman Tepi Barat.
Biden telah berjanji melakukan pendekatan yang lebih adil, di mana ia akan memulihkan bantuan bagi Palestina yang dipangkas oleh Trump dan berupaya menghidupkan kembali perundingan perdamaian. Kedua pihak belum mengadakan pembicaraan perdamaian yang berarti dalam satu dekade lebih.
Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid, yang berharap dapat mengalahkan Netanyahu dalam pemilu Maret, menyebut pengumuman soal permukiman itu sebagai suatu “langkah tidak bertanggung jawab” yang akan memicu “bentrokan” dengan pemerintah baru AS. [uh/ab]
