Departemen Kehakiman Amerika mengatakan akan meminta pengadilan federal agar memulihkan kewenangan Departemen Kehakiman atas undang-undang hak pemilih di negara bagian Texas, hanya beberapa minggu setelah Mahkamah Agung menghapus sebagian kewenangan itu.
Jaksa Agung Amerika Eric Holder hari Kamis mengatakan kepada Liga Urban Nasional di Philadelphia, Departemen Kehakiman mengajukan petisi ke pengadilan federal di San Antonio, Texas, untuk mengharuskan negara bagian itu mendapat persetujuan pemerintah sebelum melakukan perubahan undang-undang hak pemilih daerah. Ia mengatakan Texas punya sejarah diskriminasi pemilih yang disengaja terhadap ras minoritas.
Pemerintahan Obama telah mengupayakan cara menentang diskriminasi terhadap pemilih sejak Mahkamah Agung Amerika membatalkan bagian penting dalam Undang-Undang Hak Pemilih tahun 1965 pada bulan Juni.
Putusan pengadilan tinggi 5 banding 4 mengatakan, rumus yang digunakan untuk menentukan negarabagian dan daerah mana yang membutuhkan pengawasan federal tambahan sudah ketinggalan jaman.
Jaksa Agung Amerika Eric Holder hari Kamis mengatakan kepada Liga Urban Nasional di Philadelphia, Departemen Kehakiman mengajukan petisi ke pengadilan federal di San Antonio, Texas, untuk mengharuskan negara bagian itu mendapat persetujuan pemerintah sebelum melakukan perubahan undang-undang hak pemilih daerah. Ia mengatakan Texas punya sejarah diskriminasi pemilih yang disengaja terhadap ras minoritas.
Pemerintahan Obama telah mengupayakan cara menentang diskriminasi terhadap pemilih sejak Mahkamah Agung Amerika membatalkan bagian penting dalam Undang-Undang Hak Pemilih tahun 1965 pada bulan Juni.
Putusan pengadilan tinggi 5 banding 4 mengatakan, rumus yang digunakan untuk menentukan negarabagian dan daerah mana yang membutuhkan pengawasan federal tambahan sudah ketinggalan jaman.
