Pada Rabu (16/8), jaksa meminta hakim menetapkan tanggal 4 Maret 2024 sebagai tanggal persidangan kasus persekongkolan pemilu yang menjerat mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di negara bagian Georgia.
Pengacara Trump kemungkinan akan meminta hakim mengundur tanggal tersebut, mengingat bakal capres AS dari Partai Republik itu juga akan menghadapi persidangan dalam tiga kasus pidana lainnya.
Apabila permohonan jaksa dikabulkan, sidang perdana itu akan diselenggarakan satu hari menjelang “Selasa Super,” hari ketika lebih dari selusin negara bagian menyelenggarakan pemungutan suara dalam pemilhan pendahuluan yang akan menentukan calon presiden yang disusung Partai Republik dalam pilpres AS 2024.
Sidang itu juga akan digelar delapan hari sebelum pemungutan suara di Georgia, negara bagian yang menuntut Trump.
Trump didakwa pada Senin (14/8) lalu atas tuduhan persekongkolan dan serangkaian kejahatan pemilu lainnya, setelah jaksa melakukan penyelidikan selama dua tahun terhadap upayanya untuk membatalkan kemenangan Joe Biden dalam pilpres 2020 di Georgia.
Jaksa di Atlanta mendakwa ia dan 18 orang lainnya dengan banyak tuduhan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan dugaan konspirasi, termasuk mantan pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani, dan kepala staf Gedung Putih pada akhir masa pemerintahan Trump, Mark Meadows.
“Mengingat masalah pidana dan perdata Donald John Trump yang lain yang masih berproses di pengadilan negara bagian lainnya, negara bagian Georgia mengusulkan tenggat waktu tertentu yang tidak bertentangan dengan sidang dan tanggal persidangan yang sudah dijadwalkan oleh pengadilan lainnya ini,” tulis Jaksa Distrik Fani Willis dalam dokumen pengadilan.
Willis meminta sidang dakwaan terhadap para terdakwa digelar pada pekan tanggal 5 September.
Trump tidak segera bereaksi terhadap permohonan tersebut, namun ia menggaungkan sejumlah unggahan di platform media sosial Truth Social yang mengklaim bahwa Willis, pejabat terpilih dari Partai Demokrat, telah menyumbangkan uang untuk kegiatan partainya.
Sementara itu, Trump sendiri akan disibukkan oleh berbagai sidang, termasuk gugatan perdata dalam kasus penipuan yang dituduhkan kepada perusahaannya pada bulan Oktober, serta dua sidang perdata setelahnya pada bulan Januari, di mana salah satunya dimulai pada tanggal 15 Januari, bertepatan dengan hari pemungutan suara pertama pemilihan pendahuluan di negara bagian Iowa.
Hampir dapat dipastikan Trump tidak harus menghadiri persidangan kasus-kasus perdatanya.
Sementara itu, jaksa federal meminta persidangan pidana Trump atas tuduhan bersekongkol untuk membalikkan hasil pemilu AS 2020 dimulai pada 2 Januari.
Untuk kasus pidana tingkat negara bagian New York, Trump dijadwalkan bersidang pada 25 Maret di Kota Manhattan. Dalam kasus itu, Trump dituduh memalsukan catatan pengeluaran bisnisnya dalam upaya untuk menyembunyikan transaksi pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang porno.
Dalam kasus pidana yang menuduhnya melanggar Undang-Undang Spionase, Trump dijadwalkan untuk bersidang pada bulan Mei 2024.
Pengacara Trump sempat mengatakan bahwa klien mereka tidak sepatutnya disidang sampai setelah pemilu presiden tahun depan. [rd/jm]
Forum