Penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner memimpin satu delegasi dari Israel ke Maroko, Selasa (22/12). Penerbangan yang membawa mereka itu merupakan penerbangan langsung pertama sejak kedua negara sepakat menjalin hubungan diplomatik penuh awal bulan ini sebagai bagian dari rangkaian perjanjian normalisasi yang ditengahi AS dengan negara-negara Arab.
Kushner, menantu Presiden Donald Trump, memimpin rombongan diplomatik yang mendorong Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko menormalisasi hubungan dengan Israel melalui perjanjian-perjanjian bersejarah yang juga memberi negara-negara itu bantuan besar dari Washington.
Delegasi yang dipimpin oleh Kushner dan Penasihat Keamanan Nasional Israel Meir Ben-Shabbat itu diperkirakan akan bertemu dengan Raja Maroko Mohammed VI dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.
Maroko mendapatkan pengakuan AS pada tahun 1975 atas aneksasinya terhadap wilayah sengketa di Sahara Barat. Aneksasi itu tidak diakui oleh PBB.
Sebelum berdirinya Israel pada tahun 1948, Maroko memiliki populasi Yahudi yang besar. Orang-orang Yahudi itu merupakan keturunan para leluhur mereka yang bermigrasi ke Afrika Utara dari Spanyol dan Portugal selama Inkuisisi Spanyol.
Saat ini, ratusan ribu orang Yahudi Israel menelusuri garis keturunan mereka ke Maroko, dan komunitas kecil orang Yahudi, diperkirakan berjumlah ribuan, tetap tinggal di sana.
Pemerintahan Trump telah memberikan dukungan yang belum pernah terjadi kepada Israel dengan memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem; meninggalkan tentangan AS terhadap permukiman Tepi Barat; dan mengakui aneksasi Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang direbutnya dari Suriah dalam perang 1967.
Rencana Timur Tengah Trump, yang dirancang Kushner, sangat disukai Israel dan akan memungkinkan Israel mempertahankan hampir seluruh Yerusalem timur dan hingga sepertiga Tepi Barat. Israel merebut kedua wilayah itu dalam perang 1967, dan Palestina menginginkannya untuk negara masa depan mereka, sikap yang mendapat dukungan internasional yang luas.
Banyak kritikus mengatakan pengakuan AS mengenai kontrol Israel atas Golan dan kontrol Maroko di Sahara Barat merusak prinsip dasar hukum internasional, yang melarang perebutan wilayah secara paksa.
Presiden terpilih AS Joe Biden menentang aneksasi Israel terhadap Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan. Ia berjanji akan mengadopsi pendekatan yang lebih adil untuk konflik Timur Tengah, termasuk memulihkan bantuan bagi Palestina dan mendesak dilangsungkannya negosiasi-negosiasi baru. [ab/ka]
