Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun mengatakan Amerika Serikat telah gagal menjadi mediator dalam konflik antara negaranya dengan Israel. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari sikap Presiden Amerika Donald Trump yang lebih berpihak kepada Israel. Sebagai contoh dukungan Trump terhadap rencana aneksasi atau pencaplokan wilayah tepi barat Palestina. Karena itu, Zuhair berharap organisasi internasional, negara-negara Islam, termasuk Indonesia untuk menjadi mediator konflik Palestina dan Israel.
"Ada perbedaan yang terlihat di antara dua pemerintah Amerika saat ini. Kita lihat di pemerintahan Obama terlihat sekali keinginan untuk bisa menciptakan atau membuat aura damai. Tapi di Trump mulai kebijakan pemindahan ibu kota dan aneksasi," tutur Zuhair al-Shun dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (25/6).
Zuhair menambahkan wilayah tepi barat yang akan dianeksasi Israel merupakan wilayah yang subur dan airnya dapat dikonsumsi langsung sehingga akan mendukung kegiatan pariwisata di sana. Selain itu, ia menuding Israel hendak menguasai wilayahnya yang mengandung mineral tinggi dan bahan kosmetik untuk dipasok ke pasar Eropa, serta kurma dari Kota Jericho.
"Israel menginginkan satu tempat al-Huwar yang bersebelahan dengan Laut Mati yang airnya mengandung mineral tinggi dan memiliki komponen untuk kecantikan untuk menyuplai pasar Eropa. Ini adalah agenda di belakang aneksasi," tambah Zuhair.
Ia mengimbau negara-negara lain untuk memboikot produk-produk Israel dan menghentikan visa bagi orang Israel. Menurut Zuhair, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada warga Palestina yang hak asasi mereka dilanggar Israel.
MER-C Nilai Aneksasi Israel Semakin Memanaskan Situasi
Sementara itu, Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Indonesia, Sarbini Abdul Murad mengutuk rencana Israel yang akan mencaplok wilayah tepi barat Palestina. Sarbini menilai aneksasi tersebut akan membuat situasi di Palestina semakin memanas. Karena itu, ia mendorong pemerintah Indonesia untuk menggalang kekuatan untuk menggagalkan aneksasi wilayah Palestina.
"Aneksasi ini merupakan langkah yang berbahaya yang bisa menimbulkan stabilitas keamanan terutama di Palestina membara. Kedua akan menjadikan rakyat Palestina menjadi sangat menderita dan terlantar," jelas Sarbini.
Sarbini mengapresiasi langkah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang terus mendukung Palestina. Namun, menurutnya dukungan tersebut dapat diperkuat oleh diplomasi DPR ke Partai Demokrat di Amerika yang menentang langkah Israel. Dengan demikian, penolakan terhadap rencana aneksasi terhadap wilayah Palestina di Amerika semakin kuat.
Indonesia Prakarsai Pertemuan DK PBB Tolak Rencana Aneksasi Israel
Mengutip website resmi kementerian luar negeri, Indonesia bersama Tunisia dan Afrika memprakarsai penyelenggaraan pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB di tingkat menteri untuk membahas rencana aneksasi Israel. Pertemuan secara virtual pada 24 Juni 2020 tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal PBB, Sekretaris Jenderal Liga Arab, UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process, Menteri Luar Negeri Palestina, dan Menteri Luar Negeri dari beberapa negara anggota DK PBB.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan masyarakat internasional harus menolak rencana aneksasi tersebut. Ia beralasan aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional dan akan menjadi preseden dalam hukum internasional.
“Seluruh pihak harus menolak secara tegas di seluruh forum internasional baik melalui pernyataan maupun tindakan nyata bahwa aneksasi adalah ilegal," kata Retno Marsudi melalui keterangan tertulis pada 25 Juni 2020.
Retno menambahkan aneksasi juga akan merusak seluruh prospek perdamaian antara Palestina-Israel dan menciptakan ketidakstabilan di kawasan dan dunia. Selain itu, ia berpandangan aneksasi merupakan ujian bagi kredibilitas dan legitimasi DK PBB di mata dunia internasional. Karena itu, kata dia, DK PBB harus mengambil langkah cepat yang sejalan dengan Piagam PBB.
“Siapapun yang mengancam terhadap perdamaian dan keamanan internasional harus diminta pertanggungjawabannya di hadapan Dewan Keamanan PBB. Tidak boleh ada standar ganda," tambah Retno.
Retno juga menekankan pentingnya masyarakat internasional mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina termasuk soal pengungsi. Apalagi di tengah pandemi yang semakin membuat warga Palestina semakin menderita.
Israel Umumkan Akan Mulai Aneksasi 1 Juli
Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan proses aneksasi terhadap 30 wilayah permukiman Yahudi dan Lembah Yordania di Tepi Barat akan dimulai pada 1 Juli. Aneksasi ini merupakan bagian dari rencana perdamaian Timur Tengah yang diumumkan Presiden Amerika Donald Trump pada 28 Januari lalu.
Rencana ini mendapat reaksi keras dari Palestina dan Yordania. Presiden Palestina Mahmud Abbas langsung memutuskan kerjasama keamanan dengan Israel di Tepi Barat. Sedangkan Raja Abdullah bin Husain dari Yordania mengatakan bila aneksasi itu terjadi, dirinya mengancam akan menarik diri dari perjanjian damai dengan Israel yang ditandatangani pada 1994. [sm/em]
