Pemerintah memastikan, stok bahan pangan menjelang natal dan pergantian tahun relatif stabil. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel di Jakarta, Sabtu (6/12) mengatakan, meski relatif stabil, namun masih ada kenaikan harga beberapa bahan pangan diantaranya cabai, sebagaimana biasa terjadi menjelang Natal, akhir tahun, juga hari lebaran.
Rahmat Gobel memastikan, Pemerintah tidak akan melakukan impor bahan pangan berupa cabai untuk memenuhi kebutuhan jelang akhir tahun.
"Yang paling tinggi kenaikan harganya adalah komoditas cabai karena disebabkan oleh faktor supply. Tetapi menurut informasi di daerah Aceh dan Jawa Tengah sudah mulai panen cabai, dan itu nanti bisa mengatasi masalah stok cabai di pasar. Enggak, kita tidak akan impor cabai," jelas Rahmat Gobel.
Menurut Rahmat Gobel, yang paling penting saat ini bagi Kementerian Perdagangan adalah Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementrian Perindustrian untuk bisa mengelola bahan mentah cabai tersebut agar bisa menekan jumlah pemintaan.
"Jadi saya sudah bilang ke Menteri Koperasi UKM dan Menteri Perindustrian.. Sambal Nusantara. Dari sabang sampai Merauke kan rasanya beda-beda tuh, nah itu kita dorong industri kecil menengahnya. Jadi kita tidak terlampau setiap tahun terlampau pusing ngurusin kayak gini mulu. Jadi kita dorong industrinya. Disamping petani-petani kita dorong menggunakan tekhnologi yang bisa berproduksi selama setahun tanpa terpengaruh oleh cuaca," lanjutnya.
Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengemukakan, menjelang akhir tahun ini potensi inflasi yang paling tinggi adalah untuk cabai dan beras. Untuk menghindari agar harga tidak terlalu tinggi, menurut Mendag, akan dilakukan operasi pasar sebanyak 100 – 200 ribu ton.
Swasembada pangan dalam 3 tahun kedepan
Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyampaikan kekecewaannya mengenai tingginya impor pangan mulai dari beras, kedelai, jagung, gula, hingga sayur dan buah.
Terkait hal itu, Presiden menargetkan Indonesia mampu swasembada pangan dalam 3 tahun kedepan. Untuk mencapai hal itu Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian seperti bendungan untuk irigasi lahan pertanian dan perkebunan. Dalam jangka waktu lima tahun Presiden memastikan, Pemerintah akan membangun 49 bendungan.
"Kita ingin membangun dalam lima tahun ini 30 bendungan. Tetapi ternyata tadi baru separo saja yang menyampaikan semuanya ingin bendungan. Ada yang minta tambah 1, ada yang 2, 3 dan seterusnya, sehingga saya pikir ya kurang berarti. Kemudian tadi kami putuskan untuk menambah menjadi 49 bendungan," jelas Presiden Joko Widodo.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, dari 7 juta hektar jaringan irigasi pertanian terdapat sekitar 3,3 juta hektar jaringan irigasi yang rusak atau 52 persen dari total keseluruhan jaringan. Amran menjelaskan dalam 5 bulan pertama kementrian pertanian akan memperbaiki 460 ribu hektar jaringan irigasi. Setiap tahunnya ditargetkan akan ada 1 juta hektar jaringan irigasi yang diperbaiki. Dalam tahap awal perbaikan akan dilakukan di 16 provinsi.
"Kami menghimbau agar melakukan akselerasi dalam rangka swasembada pangan tiga tahun kedepan. Dan yang menjadi factor kunci saya langsung uraikan adalah irigasi. Kita akan perbaiki 1 juta hektar. Kemudian benih dan pupuk yang sering mengalami keterlambatan sampai ke petani," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Untuk menampung hasil pertanian yang diperkirakan melimpah di masa mendatang, Presiden telah meminta pihak Badan Urusan Logistik, untuk menyiapkan lebih banyak gudang penyimpanan beras, guna menampung beras hasil produksi dalam negeri.
"Saya sudah sampaikan kepada Bulog, adik-adik 3 tahun lagi bulog harus siap gudang yang sangat banyak. Karena produksi kita melimpah, saya punya keyakinan itu. Dan yang disiapkan bukan hanya gudang taoi juga hilirisasinya. Karena kalau meningkat masak produksinya mau di stop ? Ya ga tau mau di buat apa, apa tepung atau apa, pasti harus ada produk yang mau dibuat," lanjut Presiden Joko Widodo.
