Laporan tahunan pertahanan Jepang yang disetujui hari Selasa (9/7) itu merupakan laporan yang pertama sejak Jepang menasionalisasi sederetan pulau yang disengketakan pada bulan September, sehingga memperburuk sengketa wilayah dengan China.
Sejak itu, China telah mengerahkan pesawat dan kapal patroli secara teratur ke dekat kawasan itu, yang dipandang sebagai usaha untuk menetapkan kontrol secara de facto atas pulau-pulau yang dikuasai Jepang tersebut.
Laporan Jepang juga menyebut tindakan demikian “berbahaya” dan “sangat disesalkan,” dan memperingatkan ini dapat menyebabkan terjadinya insiden yang tidak disengaja di masa depan.
Secara khusus, laporan tadi mengecam China atas insiden bulan Januari dimana kapal angkatan laut China bersiap-siap menembak kapal perusak Jepang. China membantah klaim itu, dan menyebutnya tidak benar dan provokatif.
Pada hari Selasa, kementerian luar negeri China mengecam tuduhan Jepang itu sebagai tak berdasar. China membalas tuduhan itu dengan mengatakan "beberapa kekuatan politik" di Jepang mendukung penguatan militer mereka dan bersiap-siap untuk perang.
Perdana Menteri Shinzo Abe mulai berkuasa pada bulan Desember. Dia telah mengambil sikap tegas terkait masalah pulau itu dan mengupayakan perubahan konstitusi pasifis pasca-Perang Dunia II negara dalam rangka melegitimasi militer.
Sejak itu, China telah mengerahkan pesawat dan kapal patroli secara teratur ke dekat kawasan itu, yang dipandang sebagai usaha untuk menetapkan kontrol secara de facto atas pulau-pulau yang dikuasai Jepang tersebut.
Laporan Jepang juga menyebut tindakan demikian “berbahaya” dan “sangat disesalkan,” dan memperingatkan ini dapat menyebabkan terjadinya insiden yang tidak disengaja di masa depan.
Secara khusus, laporan tadi mengecam China atas insiden bulan Januari dimana kapal angkatan laut China bersiap-siap menembak kapal perusak Jepang. China membantah klaim itu, dan menyebutnya tidak benar dan provokatif.
Pada hari Selasa, kementerian luar negeri China mengecam tuduhan Jepang itu sebagai tak berdasar. China membalas tuduhan itu dengan mengatakan "beberapa kekuatan politik" di Jepang mendukung penguatan militer mereka dan bersiap-siap untuk perang.
Perdana Menteri Shinzo Abe mulai berkuasa pada bulan Desember. Dia telah mengambil sikap tegas terkait masalah pulau itu dan mengupayakan perubahan konstitusi pasifis pasca-Perang Dunia II negara dalam rangka melegitimasi militer.
