“Cherry blossoms (bunga sakura), isyarat tibanya musim semi, baru saja mulai berbunga di Tokyo minggu ini setelah musim dingin yang lama. Dalam konteks hubungan bilateral, Jepang hari ini menyambut kedatangan Presiden Korea Selatan, yang pertama dalam 12 tahun.”
Demikian pertanyaan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida membuka konperensi pers bersama Presiden Korea Selatan Yoon Seok Yeol hari Kamis (16/3) seusai melangsungkan pertemuan. Perjalanan Yoon ke Jepang kali ini adalah yang pertama yang dilakukan oleh seorang pemimpin Korea Selatan dalam 12 tahun terakhir.
Lebih jauh Kishida menggarisbawahi kesiapannya memulai kembali dialog pertahanan dan perundingan strategis di tingkat menteri antara Jepang dan Korea Selatan yang sudah ditangguhkan sejak lama.
“Kami juga sepakat tentang urgensi memulai kembali pembicaraan tingkat tinggi antara Jepang, Korea Selatan dan China,” tambah Kishida.
Menurut Kementerian Perdagangan Korea Selatan, Jepang setuju mencabut pembatasan ekspor komponen semikonduktor utama ke Korea Selatan. Sebagai imbalannya, Korea Selatan akan mencabut keluhan terkait hal itu dari Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Hal ini juga disampaikan Yoon dalam konferensi pers bersama itu.
“Hari ini Jepang telah mencabut pembatasan ekspor tiga barang, dan Korea Selatan mencabut gugatan di WTO,” ujarnya.
Kedua pemimpin sepakat untuk melanjutkan kembali kunjungan rutin ke negara masing-masing. Lawatan yang biasanya disebut sebagai “shuttle diplomacy” itu telah ditangguhkan sejak tahun 2011.
Yoon dan Kishida juga sepakat untuk “menormalisasikan secara penuh” perjanjian untuk saling membagi informasi intelijen, yang dikenal sebagai GSOMIA. Langkah itu merupakan bagian dari upaya kedua pemimpin untuk membangun hubungan yang lebih fokus, guna mengatasi tantangan bersama – seperti China dan Korea Utara – secara lebih baik.
“Kepentingan nasional Korea Selatan atas Jepang bukan soal menang kalah. Saya kira hubungan kami ini saling menguntungkan, win-win relationship… Ini akan sangat membantu dalam kerjasama mengatasi krisis keamanan. Untuk itu saya menyatakan normalisasi penuh GSOMIA dalam pertemuan puncak tadi,” kata Yoon.
Korea Utara Kembali Luncurkan Rudal
Bersamaan dengan pertemuan itu. Korea Utara pada hari Kamis meluncurkan rudal balistik antar benua (ICBM) yang mendarat hanya 250 kilometer sebelah barat Pulau Oshima di Prefektur Hokkaido, Jepang. Tidak ada kerusakan yang dilaporkan akibat rudal yang jatuh yang di luar zona ekonomi eksklusif Jepang itu.
Yoon mengatakan ancaman rudal dan nuklir Korea Utara “dari hari ke hari semakin canggih” dan menjadi “ancaman besar terhadap perdamaian dan stabilitas, tidak saja di Asia Timur, tetapi juga di seluruh komunitas internasional.”
Peluncuran rudal secara konstan oleh Korea Utara sejak awal tahun lalu menjadi pengingat akan ancaman nyata yang dihadapi. Sejak tahun 2022, Korea Utara telah meluncurkan lebih dari 90 rudal, yang paling banyak yang pernah diluncurkan dalam satu tahun. Sebagian rudal itu jatuh dekat wilayah Korea Selatan dan Jepang, memicu peringatan untuk mencari perlindungan dan kemungkinan terjadinya serangan udara.
Jepang dan Korea Selatan juga harus mengatasi tantangan dari China, yang di bawah kepemimpinan Xi Jinping telah menjadi semakin otoriter di dalam negeri dan lebih agresif di luar negeri.
Hubungan Jepang-Korea Selatan Tidak Stabil
Meskipun menghadapi banyak ancaman yang sama, hubungan Jepang dan Korea Selatan tidak stabil. Sebagian besar terkait dengan pendudukan kolonial Jepang yang brutal terhadap Semenanjung Korea pada tahun 1910-1945.
Hubungan itu mencapai titik terburuk dalam puluhan tahun setelah Mahkamah Agung Korea Selatan pada tahun 2018 memutuskan bahwa perusahaan-perusahaan Jepang harus memberikan kompensasi kepada korban kerja paksa di Korea Selatan.
Yoon minggu lalu mengungkapkan rencana untuk menyelesaikan perselisihan terkait kerja paksa itu. Ia berencana memberikan kompensasi kepada par akorban lewat yayasan yang dibentuk dari sumbangan beberapa perusahaan Korea Selatan, tanpa keterlibatan langsung pebisnis Jepang. Rencana itu dikritik luas oleh Partai Demokratik Korea Selatan. Beberapa jajak pendapat menunjukkan 60% warga Korea Selatan menolak rencana itu, dengan mengatakan yang seharusnya memberikan kompensasi adalah perusahaan-perusahaan Jepang.
Jepang bersikeras bahwa soal kerja paksa dan isu kompensasi lainnya telah diselesaikan lewat perjanjian tahun 1965. [em/jm]
Forum