Dengan menyebut ancaman dari China dan Korea Utara, sebuah panel yang diangkat pemerintah mendesak Jepang agar mengubah penafsiran undang-undang dasar pasifis-nya guna memungkinkan penggunaan kekuatan militer untuk membela negara-negara lain.
Rekomendasi itu, yang diajukan Kamis (15/5) kepada Perdana Menteri Shinzo Abe, membuka jalan bagi usahanya untuk mengizinkan militer memainkan peran yang lebih besar dalam keamanan internasional,
Jepang saat ini memelihara militer hanya untuk pertahanannya sendiri, dan sebelumnya menafsirkan Pasal 9 undang-undang dasarnya pasca Perang Dunia II yang mengharamkan perang, yang berarti Jepang tidak dapat turut dalam apa yang dinamakan bela diri bersama.
Jika disetujui, perubahan itu dapat mengizinkan Jepang datang mempertahankan Amerika Serikat atau negara lain, meskipun negara sendiri tidak menghadapi serangan. Jepang telah lambat laun melonggarkan pembatasan Pasal 9 selama bertahun-tahun ini untuk mengizinkan pengerahan pasukan ke luar negeri dalam keadaan terbatas, tetapi tidak boleh menggunakan senjata mereka untuk membela orang atau negara lain.
Rekomendasi itu, yang diajukan Kamis (15/5) kepada Perdana Menteri Shinzo Abe, membuka jalan bagi usahanya untuk mengizinkan militer memainkan peran yang lebih besar dalam keamanan internasional,
Jepang saat ini memelihara militer hanya untuk pertahanannya sendiri, dan sebelumnya menafsirkan Pasal 9 undang-undang dasarnya pasca Perang Dunia II yang mengharamkan perang, yang berarti Jepang tidak dapat turut dalam apa yang dinamakan bela diri bersama.
Jika disetujui, perubahan itu dapat mengizinkan Jepang datang mempertahankan Amerika Serikat atau negara lain, meskipun negara sendiri tidak menghadapi serangan. Jepang telah lambat laun melonggarkan pembatasan Pasal 9 selama bertahun-tahun ini untuk mengizinkan pengerahan pasukan ke luar negeri dalam keadaan terbatas, tetapi tidak boleh menggunakan senjata mereka untuk membela orang atau negara lain.
