Pemerintah Jepang, Jumat (27/12) menyetujui anggaran yang mencapai angka rekor untuk tahun fiskal berikutnya, meningkatkan pengeluaran untuk kesejahteraan sosial seiring bertambahnya usia penduduk, dan pertahanan untuk mengatasi ancaman regional.
Anggaran sebesar $730 miliar yang disetujui oleh Kabinet ini, mencakup $55 miliar untuk pengeluaran pertahanan, dan akan berlaku satu tahun mulai April 2025.
Anggaran tersebut juga mencakup pengeluaran jaminan sosial sekitar 38,3 triliun yen, naik dari 37,7 triliun pada tahun sebelumnya.
Kementerian Pertahanan mengatakan dalam sebuah dokumen pengarahan bahwa Jepang menghadapi "lingkungan keamanan terberat dan paling kompleks" sejak Perang Dunia II, mengulangi peringatan dari Perdana Menteri Shigeru Ishiba.
Jepang memiliki konstitusi pascaperang yang pasifis, yang membatasi kapasitas militernya pada tindakan yang tampaknya defensif.
Namun, pemerintah memperbarui kebijakan keamanan dan pertahanan utama pada tahun 2022, dengan secara eksplisit menguraikan tantangan yang ditimbulkan oleh China, dan berkomitmen untuk menggandakan pengeluaran pertahanannya ke standar Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sebesar dua persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2027.
Dana $55 miliar yang disetujui pada Jumat (27/12) akan membantu membiayai berbagai langkah untuk membantu menarik rekrutan bagi Pasukan Bela Diri Jepang, dan untuk meningkatkan hubungan antara militer Amerika Serikat dan Jepang dengan penduduk setempat di Okinawa.
Dana tersebut juga akan digunakan untuk sistem pengumpulan informasi satelit mengenai rudal balistik, seperti yang ditembakkan oleh Korea Utara, dan pergerakan kapal di perairan sekitar Jepang, termasuk wilayah yang disengketakan dengan China.
"Memperkuat kemampuan pertahanan kami adalah sesuatu yang sedang kami kerjakan secara aktif," kata Ishiba dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh surat kabar Yomiuri, Kamis (26/7).
"Sekarang, tidak peduli seberapa hebat tank atau kendaraan militer kita, tidak ada gunanya jika kita tidak memiliki cukup personil untuk memindahkannya," kata perdana menteri, yang telah berjanji untuk memperbaiki kekurangan pasukan baru.
Tantangan lain yang dihadapi negara ini adalah populasi yang menua yang disebabkan oleh angka kelahiran yang rendah secara kronis dan pendekatan yang hati-hati terhadap imigrasi.
Jepang merupakan salah satu masyarakat tertua di dunia. Tahun ini proporsi penduduknya yang berusia 65 tahun atau lebih telah melampaui rekor 29,3 persen.
Rancangan anggaran masih harus disetujui oleh parlemen. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dan mitra koalisinya yang lebih kecil Komeito akan membutuhkan kerja sama dari partai-partai oposisi, setelah kehilangan mayoritas mereka dalam pemilihan umum dadakan pada Oktober.
Ishiba tetap menjabat sebagai perdana menteri meskipun memimpin koalisi ke hasil pemilihan umum terburuknya dalam 15 tahun.
Pemungutan suara untuk memilih majelis tinggi parlemen akan diadakan pada musim panas 2025. [es/ft]
