Pemerintah koalisi Jerman, Kamis (29/8) setuju untuk memperketat kebijakan keamanan dan suaka setelah serangan penikaman mematikan yang terkait dengan kelompok militan ISIS. Serangan itu memicu tentangan dari kelompok ekstrem kanan dan kritik terhadap pendekatan kebijakan migrasi Berlin.
Tiga orang tewas dan delapan terluka dalam serangan yang terjadi dalam festival untuk memperingati 650 tahun Solingen.
Insiden ini meningkatkan pertikaian politik mengenai peraturan suaka dan deportasi menjelang pemilihan negara bagian bulan depan karena tersangka adalah orang Suriah yang ditolak permintaan suakanya.
Paket ini memperkenalkan regulasi yang lebih tegas mengenai senjata, termasuk peraturan kepemilikan senjata yang lebih ketat, larangan umum terhadap belati, dan larangan mutlak terhadap pisau dalam acara-acara publik seperti festival rakyat, acara olahraga dan pameran dagang.
Para aparat penegak hukum federal akan diberi kewenangan untuk menggunakan taser, dan pemeriksaan latar belakang untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata akan mencakup badan-badan federal baru guna mencegah ekstremis mendapatkan senjata.
Berlin juga akan memperketat UU suaka dan prosedur izin tinggal, termasuk menurunkan ambang untuk kategori “deportasi serius,” sewaktu mereka yang dideportasi melakukan kejahatan yang menggunakan senjata atau perangkat berbahaya.
Kriteria yang membuat seseorang tidak mendapat status suaka atau pengungsi akan diperketat, yang juga mencakup hukuman lebih keras bagi kejahatan serius, termasuk bagi pelaku kejahatan berusia muda.
Para pencari suaka tidak akan menerima tunjangan di Jerman jika mereka mengklaimnya di negara Eropa lainnya. Sementara itu, pengungsi yang melakukan perjalanan ke negara asalnya tanpa alasan mendesak berisiko kehilangan status perlindungan mereka, kata dokumen itu.
Peraturan ini tidak akan berlaku bagi pengungsi Ukraina, kata dokumen itu.
Pemerintah akan mendorong perombakan terhadap Sistem Suaka Bersama Eropa, yang menyederhanakan transfer dan deportasi, dan juga akan berupaya untuk memungkinkan deportasi individu-individu yang melakukan kejahatan serius atau dianggap ancaman teroris ke Afghanistan dan Suriah.
Paket itu juga menguraikan langkah-langkah untuk memerangi “Islamisme dengan kekerasan,” termasuk memberi izin kepada pihak penegak hukum untuk menggunakan data biometrik dari sumber-sumber daring yang dapat diakses secara terbuka bagi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi para tersangka.
Pemerintah akan memperkuat kewenangan badan intelijen dalam negeri jika berkaitan dengan investigasi keuangan dan terus melarang organisasi-organisasi Islamis, menurut dokumen pemerintah yang menguraikan langkah-langkah tersebut. [uh/ab]
Forum