Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp30 triliun di dalam APBN tahun depan untuk pembangunan IKN.
“Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk IKN baru, yaitu antara Rp27 triliun-Rp30 triliun,” ungkap Sri Mulyani dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/4).
Ia menjelaskan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mulai membangun infrastruktur dasar, dan gedung pemerintahan Kementerian Perhubungan. Selain itu, dana tersebut juga akan dialokasikan untuk membangun berbagai simpul konektivitas di sepanjang jalan di IKN , serta juga untuk mulai membangun sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Ini juga untuk mendukung belanja sarana dan prasarana di bidang ketahanan dan juga bidang keamanan,” tuturnya.
Sri Mulyani menambahkan anggaran tersebut merupakan bagian dari anggaran infrastruktur dalam APBN 2023 yang oleh pemerintah masih diberikan ruang yang cukup besar yakni berkisar Rp367 triliun-Rp402 triliun.
Infrastruktur tahun depan, katanya, masih akan diberikan anggaran yang cukup siginifikan di dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai program penting. Proyek-proyek tersebut di antaranya perumahan, air minum, pengolahan air limbah, pipa transmisi gas dari Cirebon-Semarang, jaringan irigasi, selain itu juga infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara serta infrastruktur di bidang teknologi informasi, seperti satelit.
Prioritas Pembangunan
Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengibaratkan dana sekira Rp30 triliun sebagai modal awal untuk pembangunan IKN. Oleh karena itu, menurutnya, Badan Otorita IKN harus mampu mengelola modal awal ini dengan baik, yakni memprioritaskan apa saja yang akan dibangun dalam tahapan atau proses awal pembangunan Ibu Kota Negara baru ini.
“Di sini justru menjadi pertaruhan bagi Badan Otorita, bagaimana mengelola uang Rp30 triliun yang dipercayakan itu. Istilahnya kalau kita dagang, harus bisa membangun sebuah kota yang berkualitas, tidak usah besar,” kata Nirwono kepada VOA.
“Karena kalau kita lihat di UU , kawasan inti pusat pemerintahan luasnya 6.671 hektare, tentu tidak mungkin bangun sebesar itu dalam waktu dua tahun. Saya berpikir realistis mungkin gak 10 persen dari luas itu? berarti 600-700 hektare saja terbangun dalam waktu dua tahun saja itu sudah hebat,” tambah Nirwono.
Ia pun merekomendasikan diprioritaskannya pembangunan infrastruktur-infrastruktur dasar terlebih dahulu untuk tahap awal. Infrastruktur tersebut mencakup jalan, saluran air, taman dan satu gedung kantor bersama pemerintahan.
Ia beranggapan bahwa gedung bersama pemerintahan tersebut akan berfungsi menjadi “kantor marketing” IKN untuk bisa diperlihatkan kepada para investor. Nirwono menekankan itulah target yang paling realistis mengingat peta politik Indonesia setelah 2024 masih belum jelas.
“Rekomendasi saya gedung-gedung utama simbol-simbol utama negara jangan dibangun dulu sampai 2024, itu lebih baik, lebih aman buat semua daripada kita terlanjur membangun gedung MPR, gedung DPR, gedung MK, MA apalagi Istana Kepresidenan terlalu besar pertaruhannya, dan mubadzir kalau itu tidak jadi pindah,” tukasnya.
“Yang harus kita pikirkan kan perkiraan terburuknya. Siapa yang menjamin kalau itu akan lanjut? Tidak ada satupun yang menjamin, makanya kalau itu dijadikan modal awal kita berpikir realistisnya ya seperti itu,” jelas Nirwono.
Menurutnya, apabila Ibu Kota Negara tersebut tidak jadi pindah, maka pemerintah tidak akan terlalu merugi. Pasalnya yang baru dibangun masih merupakan sebuah infrastruktur dasar dan satu gedung bersama pemerintahanan, yang menurutnya bisa saja dikembangkan menjadi sebuah kota baru di Kalimantan nantinya.
“Bicara buruknya saja, kalau nanti IKN 2024 berhenti itu sebenarnya tidak terlalu rugi, karena yang terbangun hanya jalan dan kantor bersama, gedung-gedung tadi tidak ada, sehingga kalaupun nanti peta politiknya berubah kemudian pembangunan kotanya itu IKN berhenti secara teknis itu bisa dikembangkan hanya sebagai sebuah kota biasa bisa. Berarti jalan sudah ada, kantor bersama sudah ada, kalaupun nanti IKN berhenti kan tetap terus diteruskan menjadi sebuah kota biasa seperti BSD, Lippo Cikarang dan lain-lain, silahkan. Jadi lebih fleksibel, dan tetap akan menguntungkan, tapi dalam konteks komersial kotanya,” paparnya.
Kapan Pembangunan IKN Dimulai?
Meskipun sudah dianggarkan dalam APBN 2023, kapan waktu persis pembangunan IKN ini masih belum jelas. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Wandy Tuturoong mengatakan proses pembangunan IKN akan dimulai segera setelah aturan turunan dari Undang-Undang IKN disahkan.
Ia menekankan, bahwa aturan turunan selesai dan tinggal ditandatangani oleh Presiden Jokowi.
“Aturan-aturan turunan sudah naik ke Setneg sejak Kamis (14/4). Mestinya sudah ditanda tangani Presiden ya. Setelah aturan keluar, pembangunan sudah bisa langsung berjalan, karena landasan hukumnya sudah kuat,” ungkap Wandy kepada VOA.
Menurutnya, segera setelah ditandatangani oleh Jokowi, aturan turunan tersebut akan segera disahkan.
“Iya karena awal minggu ini sudah dalam tahap harmonisasi oleh Menhumkam,” pungkasnya. [gi/ah]
