Pemerintah terus mematangkan rencana pemindahan ibu kota negara yang akan berlokasi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Bahkan Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa banyak pihak asing yang tertarik ingin menanamkan modalnya di ibu kota yang akan berkonsep smart metropolis ini.
“Saya ingin menyampaikan bahwa konsep pembangunan ibu kota baru sebagai sebuah smart metropolis sudah mulai dilirik dan diperhatikan oleh dunia dan bahkan negara-negara sahabat sudah mulai menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama, untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota baru. Yang di antara negara-negara tersebut, terakhir kemarin saya menerima tamu dari Korea Selatan yang juga sudah memiliki pengalaman dalam membangun ibu kota baru yang smart dan green city,” ujarnya dalam Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2).
Presiden pun menginstruksikan kementerian/lembaga terkait untuk segera merampungkan payung hukum berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) pemindahan ibu kota negara baru. Saat ini, pemerintah masih menyusun RUU tersebut dan akan segera diserahkan kepada DPR RI pada Maret mendatang setelah masa reses selesai.
“Saya kira ini sebuah persiapan yang memang penting agar payung hukum yang dibutuhkan betul-betul sudah siap,” jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan bahwa dalam hal merancang desain sistem, dan tata kelola, Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota Negara Baru ini harus memiliki sistem cara kerja baru yang lebih fleksibel dan futuristik, sehingga pemerintah pun nantinya dapat bekerja lebih cepat dan efektif.
Selain itu, Jokowi meminta agar segera ditentukan skema pembiayaan ibu kota negara baru yang akan menelan biaya hingga Rp466 triliun itu, agar para investor bisa memperoleh gambaran jelas terkait seberapa besar mereka akan menanamkan uangnya nanti.
“Pemetaan proyek mana yang akan dibiayai dengan APBN ataupun oleh swasta melalui skema kerja sama KPBU, serta mana yang dikerjakan oleh investasi langsung. Sehingga tangan swasta, nasional dan berbagai negara yang ingin bekerja sama yang sudah memiliki keinginan besar, kita bisa memberikan penjelasan secara jelas dan gamblang. Di mana mereka akan terlibat, di wilayah yang mana. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, mengatakan bahwa memang ada beberapa negara sahabat yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk ikut berinvestasi. Suharso menyebut negara-negara itu adalah Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Spanyol, dan Jerman. Meski begitu, ia mengatakan kesepakatan pasti terkait hal itu belum diperoleh, karena masterplan ibu kota negara ini belum selesai.
“Kalau masterplan-nya sudah selesai, masterplan jadi, oh ini gedung, ini rumah dan lain-lain, kemudian cluster-nya. Pertengahan semester inilah. Nanti kalau masterplan selesai kita bicara detailed plan. Waktu masterplan sudah ada zonasi, sudah ada apa yang bisa ditawarkan,” jelas Suharso.
Pihaknya menargetkan pra masterplan pemindahan ibu kota negara baru ini akan selesai pada pertengahan tahun untuk menentukan titik nolnya, sehingga soft groundbreaking bisa dilakukan pada tahun ini.
Suharso juga menargetkan nantinya akan tercipta tiga juta lapangan kerja baru di ibu kota negara dengan nama “Negara Rimba Nusa” tersebut. Adapun sektor pekerjaan yang akan tersedia nanti adalah sektor green atau ramah lingkungan.
Hal ini dilakukan karena pemerintah ingin membangun sebuah ibu kota negara baru yang berkelanjutan dan terpelihara dengan baik.
“Bagaimana kita bangun kota ini sustained dan terpelihara kemudian memenuhi kriteria lingkungan hidupnya dan kapasitas angkut wilayahnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, seoptimalnya, dan yang paling penting, masyarakat di sana nanti tidak perlu membuka kocek lebih dalam lagi. Jadi mereka tinggal dengan tingkat kesejahteraan yang mencukupi,” ungkapnya. [gi/uh]
