Presiden Joko Widodo mengatakan, sepanjang sejarah negara ini berdiri, belum pernah desa diberikan anggaran sebesar itu.
Menurutnya, dana desa tersebut bermanfaat banyak bagi pembangunan, sehingga perekonomian desa pun semakin lama semakin membaik. Berbagai infrastruktur berupa jalan, irigasi, embung, dan lain-lain telah berhasil dibangun dengan dana tersebut. Namun, menurutnya, masih banyak pihak yang ragu mengenai dampak danaitu terhadap pembangunan desa.
“Semuanya jelas, kongkret, fisik ada. Ini akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di desa maupun di agregatkan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional. Coba lihat jalan desa 227 ribu kilometer jalan desa. Ada yang tidak percaya. 227 ribu kilometer itu panjang sekali, ya saya jawab memang panjang ya tapi itu masih sedikit. Karena kalau dibagi dengan jumlah desa yang ada di negara kita 74.900 artinya baru tiga kilometer per desa. Kan biasa dalam satu desa ada tambahan tigakilometer, tapi sebuah pekerjaan yang besar buat saya, itupun masih ada yang sangsi,” ungkap Jokowi dalam Acara Silaturahmi Apdesi, di Jakarta, Selasa (29/3).
Selain infratruktur, dana desa juga telah dikucurkan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di pedesaan seperti pembangunan air bersih, posyandu, sumur, MCK (mandi-cuci-kakus), pendidikan anak usia dini (PAUD) dan lain-lain.
“Jangan ada yang menyangsikan betapa sangat bermanfaatnya dana desa yang sudah kita kucurkan ke desa-desa,” tambahnya.
Maka dari itu, dalam kesempatan ini Jokowi pun berjanji di hadapan seluruh perangkat pemerintahan desa untuk menaikkan dana desa pada tahun depan. Sebelumnya ia berencana untuk menambah anggaran desa pada tahun 2020 l, namun pandemi COVID-19 menghambat rencana tersebut.
Agar dana desa tersebut lebih optimal lagi, Jokowi menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepala Desa untuk memaksimalkan potensi desa ketika sedang melakukan pembangunan sehingga roda perekonomian di desa berjalan dengan baik. Menurutnya, hal ini penting, agar bukan hanya perkotaan saja yang menikmati kue hasil pembangunan infrastruktur tersebut.
“Saya hanya titip, kalau membangun fisik ataupun non fisik gunakan bahan-bahan, material dari desa itu, paling jauh dari kecamatan. Supaya uang itu berputar terus di desa kita, jangan sampai uang itu kembali ke kota apalagi kembali ke Jakarta. Hati-hati, kembali lagi ke sini hati -hati, berarti pertumbuhan ekonomi secara terus menerus dan berkelanjutan itu akan kembalinya ke pusat lagi. Usahakan ini, beli apa-apa semuanya dari desa kita,” jelasnya.
Hasil Dana Desa
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pemerintah telah mengalokasi anggaran dana desa sejumlah Rp400,65 triliun dari 2015-2021.
“Selanjutnya pada tahun 2022, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp68 triliun. Hal ini merupakan perhatian besar pemerintah terhadap 74.961 desa yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, dan menimbulkan sentra-sentra ekonomi baru yang tidak hanya berorientasi di perkotaan, tapi desa,” ungkap Tito.
Selama kurang lebih enam tahun dana desa digelontorkan, hasil pembangunan di desa cukup menggembirakan. Tito menjelaskan setidaknya sudah terbangun jalan di desa sepanjang 308.490 kilometer, jembatan sepanjang 1,5 juta meter, pasar desa sebanyak 12.244 unit, Badan Usaha Milik Desa 42.317 unit, tambatan perahu 7.384 unit, embung 5.371 unit, irigasi 80.121 unit, dan penataan tanah sebanyak 247.680 unit.
Selain itu, dalam aspek peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, juga telah terbangun sarana olah raga sebanyak 29.210 unit, air bersih sebanyak 1,3 juta unit, MCK sebanyak 423.884 unit, pondok bersalin desa sebanyak 14.441 unit, drainase sepanjang 45 kilometer, pendidik anak usia dini 64.430, posyandu 42 ribu dan sumur 74 ribu.
“Di samping itu sejak tahun 2014, tingkat kemiskinan di desa terus mengalami penurunan sebesar 1,23 persen. Hal ini didasarkan pada data BPS tahun 2022. Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan desa 17,37 juta orang, sedangkan di akhir tahun 2021 mencapai 14,46 juta,” tambahnya.
Tambahnya, berdasarkan data dari Kementerian Desa dan pembangunan Daerah tertinggal di tahun 2016 terdapat peningkatan jumlah desa mandiri dari 174 menjadi 3.296. Desa mandiri diartikan sebagai desa yang tidak mengandalkan banyak anggaran dari pemerintah pusat, tetapi lebih bergantung pada pendapatan sendiri.
Desa maju, kata Tito, jumlahnya juga meningkat menjadi 15.321 dari sebelumnya hanya 3.600. Sementara itu, desa berkembang bertambah dari 22.993 menjadi 38.583, desa tertinggal berkurang dari 34.180 menjadi 12.635, dan desa sangat tertinggal turun menjadi 5.649 dari sebelumnya, 14.003.
Fokus Alokasi Dana Desa Harus Diubah
Pengamat Ekonomi Indef Eko Listiyanto tidak memungkiri bahwa dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa cukup maksimal. Namun, menurutnya, dampak dana desa terhadap perekonomian nasional belum terasa.
“Kalau kita bicara kontribusi ke ekonomi nasional, dugaan saya belum gede. Kenapa begitu? Kalau ekonomi desa itu tumbuhnya luar biasa pasca dana desa, harusnya pertumbuhan ekonomi kita tidak berkisar lima persen sebelum COVID-19. Harusnya lebih tinggi, INDEF pernah menghitung bahkan bisa mencapai 6-7 persen,” ungkap Eko kepada VOA.
Menurutnya, dana desa bisa berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional, apabila alokasi anggaran tersebut diubah. Selama ini, ia melihat bahwa 80 persen dana desa disalurkan untuk pembangunan infrastruktur, namun sangat sedikit untuk pemberdayaan masyarakat.
“Harusnya seimbang. Kita juga tidak berharap digeser 100 persen ke pemberdayaan, tapi dari simulasi kami kalau yang 50 persen infrastruktur, 50 persen pemberdayaan itu impact-nya akan besar terhadap ekonomi di pedesaan, tidak hanya untuk mulusnya infrsatruktur. Karena mulusnya infrastruktur itu nanti yang menikmati yang punya mobil dan motor di desa, itu bukan orang miskin, itu elite desa,” katanya.
“Pemerintah bilang itu juragan di desa sukses juga menyerap tenaga kerja, iya betul tapi jadi buruh berpenghasilan yang tidak seberapa. Maunya kita, buruh ini menjadi pengusaha karena sudah dibangun infrastruktur, maka dari itu dia butuh peningkatan kapasitas dan juga modal,’ pungkasnya. [gi/ab]
