Meningkatnya angka penderita positif corona secara signifikan di Provinsi Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir ini, menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Presiden Joko Widodo, Kamis (25/6), mengunjungi Surabaya untuk memastikan fungsi koordinasi dan sinergi antar semua institusi dalam mengatasi perebakan virus corona, berjalan.
Dalam paparannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut peningkatan angka positif corona di Jawa Timur hingga menembus lebih dari 10 ribu, disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga jarak, pola hidup bersih dan sehat, hingga penggunaan masker untuk mencegah meluasnya perebakan virus mematikan ini.
“Pada posisi seperti inilah, yang menjadikan kemudian munculnya kluster-kluster baru, terutama di titik-titik yang terkait dengan potensi kerumunan massa itu berasal," ujar Khofifah.
Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya sinergi dan gerak bersama dalam percepatan penanganan virus corona, terutama pada semua institusi yang menangani kasus corona ini.
“Saya minta dalam waktu dua minggu ini, pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini," kata Jokowi.
"Baik itu di gugus tugas, baik itu di provinsi, baik itu di kota dan kabupaten, seterusnya sampai ke rumah sakit, kampung, desa. Semuanya ikut bersama-sama melakukan manajemen krisis sehingga betul-betul kita bisa mengatasinya dan menurunkan angka positif tadi," tambahnya.
Dalam melaksanakan manajemen krisis di saat pandemi corona ini, Presiden Jokowi mengatakan perlunya keseimbangan dalam penanganan masalah terkait virus corona dengan keberlangsungan perekonomian negara dan masyarakat. Presiden mengistilahkan seperti halnya keseimbangan antara rem dan gas pada saat berkendaraan.
“Dalam mengelola manajemen krisis ini, rem dan gas ini harus betul-betul seimbang. Tidak bisa kita gas di urusan ekonomi, tetapi kesehatannya menjadi terabaikan. Tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tetapi ekonominya menjadi sangat terganggu," katanya.
Jokowi juga meminta pemerintah daerah mempersiapkan secara matang tahapan-tahapan menuju kelaziman baru (new normal), dan tidak secara langsung membuka seluruh aktivitas yang memungkinkan dapat menimbulkan risiko perebakan virus corona kembali pada suatu daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah harus melihat prakondisi dan waktu yang tepat untuk menentukan daerah mana dulu yang siap untuk penerapan kelaziman baru.
"Dan yang ketiga, urusan yang berkaitan dengan prioritas sektor. Sektor mana dulu yang harus dibuka yang menjadi prioritas, bukan langsung semuanya langsung, kita memang harus melalui tahapan-tahapan," ujarnya.[pr/em]
