Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sekolah tatap muka akan dijalankan secara terbatas, yakni dengan jumlah kehadiran maksimal 25 persen dari total murid.
“Tidak boleh lebih dari dua hari dalam seminggu. Setiap hari maksimal hanya dua jam,” ungkap Budi dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/6).
Meski begitu, kata Budi keputusan terakhir anak untuk melakukan pembelajaran tatap muka tersebut tetap berada di tangan orang tua. Ia juga menekankan kepada semua sekolah untuk segera melakukan vaksinasi penuh kepada semua guru sebelum kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka ini dimulai.
“Jadi mohon kepada kepala daerah karena vaksin kita kirim ke daerah, prioritaskan guru dan lansia. Guru harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas dilaksanakan,” jelas Budi.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menargetkan pembelajaran tatap muka secara terbatas bisa dimulai pada tahun ajaran baru yakni Juli mendatang.
Kenaikan Kasus COVID-19
Kegiatan belajar mengajar secara terbatas ini dilakukan karena pandemi COVID-19 belum usai. Dalam kesempatan ini, Budi juga menyatakan bahwa puncak kenaikan kasus Corona setelah libur lebaran 2021 akan terjadi dalam kurun waktu 5-7 minggu ke depan, yakni diperkirakan sampai akhir bulan Juni dan awal Juli.
Dari 72 ribu tempat tidur di ruang isolasi dan ICU untuk pasien COVID-19 yang tersedia, saat ini sudah terisi sebanyak 31 ribu, dari semula 22 ribu pada 18 Mei lalu. “Tapi alhamdulillah kita masih miliki cadangan tempat tidur isolasi yang cukup,” tuturnya.
Lanjutnya kenaikan kasus COVID-19 yang paling signifikan pada saat ini terjadi di wilayah Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Budi mengatakan, di Kudus sebelumnya tempat tidur yang terisi hanya 40, namun saat ini melonjak menjadi 350, sementara di Bangkalan dari semula hanya terisi 10 menjadi 80.
“Kenaikan yang tinggi ini terjadi karena adanya peningkatan kasus. Kita tahu Kudus adalah daerah ziarah, sedangkan di Madura banyak pekerja migran yang pulang dari negara tetangga,” paparnya.
Guna mengatasi hal tersebut pemerintah saat ini telah mengurai tekanan beban yang ada di rumah sakit, yakni dengan merujuk pasien COVID-19 berat ke kota terdekat. Budi mengatakan pasien dengan kondisi berat di Kudus dirujuk ke Semarang, sedangkan di Bangkalan disalurkan ke Surabaya. Menurutnya, saat ini kapasitas rumah sakit di Semarang dan Surabaya masih cukup untuk menerima pasien rujukan dari Kudus dan Bangkalan.
“Untuk mengurai, mengurangi tekanan di RS Kudus dan Bangkalan, kami juga sudah kirim dokter, bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan perawat bekerja sama dengan persatuan perawat untuk mengisi dan mengurangi tekanan dari nakes yang cukup banyak terpapar,” kata Budi.
Menurutnya, di Kudus sendiri saat ini sebanyak 300 lebih tenaga kesehatan terpapar COVID-19. Namun, kondisi dari para nakes tersebut cukup baik karena sudah divaksinasi.
Lebih lanjut, Budi meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan pelacakan (tracing) dan testing dengan disiplin dan dilaporkan secara lengkap kepada pemerintah pusat. Hal ini, akan berguna dalam setiap pengambilan kebijakan dalam rangka penanganan pandemi di wilayah masing-masing. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan takut menjalani tes COVID-19, karena semakin cepat ditangani akan semakin cepat disembuhkan dan menekan laju penularan.
“Tracing jangan ditolak. Kalau misalnya anda terkena tidak usah khawatir, tidak usah takut bahwa ini kalau kena nanti bagaimana. Kita tanyakan supaya kita kurangi laju penularan. Dan yang paling penting, isolasi mandiri. Kalau sudah positif, Bapak Ibu, 80 persen penyakit ini bisa sembuh sendiri tapi butuh tempat isolasi supaya tidak menularkan. Jadi tolong secara swadaya sudah banyak daerah yang punya tempat isolasi mandiri,” jelasnya.
Pemerintah Klaim Pandemi COVID-19 Terkendali
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia masih terkendali. Ia menjelaskan kasus aktif corona per 6 Juni 5,3 persen, dimana global berada pada level 7,5 persen. Angka kesembuhan pasien COVID-19 mencapai 91,9 persen, sedangkan global 90,3 persen. Namun angka kematian masih lebih tinggi yakni 2,8 persen dari rata-rata global yang 2,1 persen.
“Kemudian kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain jumlah kasus mingguan per satu juta penduduk Indonesia relatif lebih baik. Indonesia 147 orang per satu juta penduduk, Malaysia 1.607 per satu juta penduduk, India 662 per satu juta penduduk, dan Perancis 731 per satu juta penduduk,” ungkap Airlangga.
Lebih lanjut Airlangga menjelaskan provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua dan Riau berkontribusi sebanyak 65 persen terhadap kasus aktif COVID-19 secara nasional, di mana pulau Jawa berkontribusi sebanyak 52,4 persen. Sementara itu tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) secara nasional berada pada level 40 persen. Adapun lima provinsi yang tingkat BOR-nya di atas 40 persen adalah Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jambi dan Riau.
Selain itu, pemerintah ujarnya masih optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal-II akan tumbuh sampai delapan persen. Hal ini, kata Airlangga terlihat dari penjualan mobil yang naik 228 persen per tahun, lalu penjualan motor yang juga naik 227 persen year on year.
“Kemudian penjualan ritel juga sudah naik 9,8 persen year-on-year, indeks keyakinan konsumen sudah di atas 100 persen. Kemudian kita lihat juga pertumbuhan belanja nasional per akhir April kemarin juga sudah terjadi kenaikan sebesar 60,43 persen,” jelasnya.
Realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) saat ini, ujarnya, telah mencapai 29,9 persen dari total pagu anggaran Rp699,4 triliun atau tercatat Rp209 triliun.
“Demikian pula dengan kegiatan kegiatan di lima sektor. Kesehatan sudah mencapai 18,8 persen realisasi, perlindungan sosial 39,2 persen. Kemudian program prioritas 28 persen, dukungan korporasi 21 persen dan insentif untuk usaha sudah 79,9 persen,” pungkasnya. [gi/ab]
