Presiden Jokowi mempersilahkan awak media untuk menanyakan langsung kepada Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe terkait alasan keduanya mundur dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.
“Ditanyakan ke Pak Bambang dan ke Pak Dhony, karena alasannya adalah alasan pribadi,” ungkap Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (5/6).
Meski begitu, Jokowi mengatakan, ia telah memberikan tugas baru kepada Bambang. “Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional, dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan, Dhony belum diberi tugas baru.
Jokowi mengklaim bahwa peristiwa mundurnya kepala dan wakil kepala otorita IKN tidak mengganggu kepercayaan para investor, terutama para penanam modal asing. “(Khawatir?) Enggak, enggak, engga ada masalah,” jawabnya singkat.
Lebih jauh, Jokowi menuturkan bahwa pembangunan kantor presiden di IKN sudah mencapai 80 persen. Ia yakin pada Juli mendatang pihaknya bisa mulai bekerja dari kantor presiden yang bertempat di IKN.
“(Juli akan berkantor di IKN?) Sangat optimis untuk kantornya, ini masih nunggu air. Airnya? Juli (selesai), airnya juga sudah kita resmikan kemarin, Bendungan Sepaku, tinggal ini nunggu pompa untuk menaikkan air, kemudian dialirkan ke bangunan, ke rumah-rumah yang ada di IKN,” jelasnya.
Presiden juga memastikan persiapan upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang di IKN berjalan dengan lancar. Ia yakin, upacara tersebut akan bisa terselenggara dengan baik.
“Persiapan 17-an Agustus sudah hampir final, tidak ada masalah di lapangan. Kita cek satu per satu, dari lokasi, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah tidak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan (upacara) 17 Agustus,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Jokowi memaparkan bahwa keputusan presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, masih belum selesai.
“Belum, belum. Bisa saya yang menandatangani, bisa nanti presiden terpilih atau pemerintahan baru yang menandatangani,” tambahnya.
Komitmen Kuat Pemerintah
Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai meskipun menimbulkan pertanyaan besar bagi para investor, ia yakin bahwa kemunduran Bambang dan Dhony tidak akan berdampak signifikan terhadap keputusan investor untuk menanamkan modalnya di calon ibu kota negara Republik Indonesia tersebut.
Menurutnya, investor lebih melihat bagaimana komitmen pemerintah saat ini dan pemerintah mendatang dalam melanjutkan mega proyek ini ke depannya.
“Oleh sebab itu, Plt (penjabat, red) saat ini, dan nanti definitif pengganti Pak Bambang tentunya harus menunjukkan kepada investor progress-nya sejauh mana dan apa insentif yang ditawarkan kepada investor. Tentunya itu yang jauh lebih signifikan saya pikir, ketimbang faktor personal dari keduanya. Sekalipun ini tentunya menjadi pertanyaan besar, bersamaan mundurnya dan menjelang peresmian nanti Istana di 17 Agustus. Tetapi saya pikir investor akan jauh lebih rasional,” ungkap Josua.
Menurutnya, komitmen dari pemerintahan baru dalam melanjutkan pembangunan IKN ini akan sangat penting di mata investor.
“Pemerintah menyadari dengan adanya pembangunan IKN, adanya hilirisasi termasuk nikel, ini sebagai salah satu cara untuk bisa mencapai Indonesia sentris. Artinya, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya disumbang dari Jawa saja. Dan bagaimana kita melihat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur di kuartal-I yang pertumbuhannya paling tinggi di Pulau Kalimantan. Dan pemerintahan berikutnya pun juga saya pikir akan tetap melanjutkan apa yang sudah ada, dan kembali lagi karena itu komitmen dari presiden terpilih, dan saya pikir investor akan tetap confident dengan itu,” jelasnya.
Lebih jauh, Josua mengatakan dengan konsep pembangunan kota pintar dan ramah lingkungan, IKN akan tetap menjadi daya tarik bagi investor asing. Mereka, katanya, akan ikut andil dalam pembangunannya baik di jangka menengah maupun jangka panjang.
“Saya pikir dengan konsep sustainability, smart city, menjadi daya tarik mestinya. Jadi pada akhirnya investor akan melihat apa yang ditawarkan, kemasan investasinya seperti apa. Artinya tidak ada faktor lainnya, ya tentunya juga bagaimana diplomasi dari pemerintah terhadap pemerintah negara lain atau diplomasi di kawasan regional untuk bisa memberikan kesempatan untuk present misalkan terkait dengan investasi di di IKN. Dan mestinya itu cukup inline dengan semangat Indonesia untuk mendorong net zero emission di 2060. Jadi artinya dengan kondisi ini kita berharap bisa menjadi daya tarik buat investor dari Eropa misalnya yang cukup concern terhadap isu sustainability,” pungkasnya. [gi/ab]
Forum