Presiden Jokowi untuk kesekian kalinya angkat bicara terkait isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia secara tegas menegur para menterinya yang getol menyuarakan isu tersebut.
“Jangan sampai ada lagi, yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak!,” ungkapnya dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/4).
Jokowi menginstruksikan kepada para menteri untuk lebih fokus bekerja dan jangan sampai menimbulkan polemik yang bergejolak di masyarakat. Apalagi saat ini, seluruh dunia sedang mengalami berbagai krisis, termasuk inflasi global yang menyebabkan harga pangan dan energi mengalami kenaikan yang cukup siginifikan.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengutarakan kekecewaannya kepada para menterinya karena tidak ada komunikasi yang baik kepada masyarakat tentang alasan kebijakan kenaikan harga pangan dan energi. Padahal, menurutnya hal ini penting sebagai bentuk empati kepada masyarakat. Jokowi juga ingin agar para menteri menjelaskan secara sederhana kepada rakyat tentang berbagai solusi yang akan diambil guna mengatasi permasalahan ini.
“Harga minyak goreng sudah empat bulan (naik) tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi. Kedua, Pertamax, Menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati, kenapa Pertamax (naik) ceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu loh. Ini nggak ada, yang berkaitan dengan energi, nggak ada (statement). Itu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi,” jelasnya.
Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan pangan dan energi harus betul-betul dirumuskan dengan baik, sehingga kebijakan yang diambil tidak keliru dan masyarakat tidak terlalu terbebani.
“Tidak hanya urusan minyak goreng, tetapi dilihat satu per satu-satu. Urusan beras seperti apa, urusan kedelai nanti seperti apa, urusan gandum akan seperti apa. Kalau kerja nggak detil, kerja nggak betul-betul dilihat, dan kita ini diam semuanya, nggak ada statement, hati-hati dianggap kita nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, atau mungkin emang nggak ngapa-ngapain,nggak kerja,” tambahnya.
Sebelumnya, beberapa Menteri dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf kerap menyuarakan kedua isu tersebut di atas. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan misalnya mengklaim berdasarkan big data yang dimilikinya ada sekitar 110 juta masyarakat yang meminta Jokowi menjabat tiga periode. Namun, sampai detik ini Luhut masih belum mau mengungkap big data tersebut kepada masyarakat.
Sebelumnya, beberapa Menteri dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf kerap menyuarakan kedua isu tersebut di atas. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan misalnya mengklaim berdasarkan big data yang dimilikinya ada sekitar 110 juta masyarakat yang meminta Jokowi menjabat tiga periode. Namun, sampai detik ini Luhut masih belum mau membuka big data tersebut kepada masyarakat.
Tidak Tegas
Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa pernyataan Jokowi mengenai isu ini sama sekali tidak tegas. Menurutnya, ketidaktegasan dan ketidakjelasan pernyataan Jokowi ini malah akan semakin memperkeruh situasi dan polemik di masyarakat.
“Dari statement-nya ini dari bahasanya kelihatan, bahasanya itu ‘jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan,’ ini perpanjangan apa? Perpanjangan STNK atau apa? Penundaan apa? Ini kan kita tidak tahu. Kenapa tidak langsung sebut perpanjangan masa jabatan presiden misalnya, penundaan pemilu, dan saya akan bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu tepat pada waktunya sesuai yang sudah diagendakan oleh KPU, itu baru clear. Itu makanya yang saya bilang tidak ada strong leadership di situ, tidak punya itikad baik,” ungkap Pangi kepada VOA.
Lanjutnya, apabila memang Jokowi serius menginstruksikan hal ini kepada para menteri, seharusnya Jokowi bisa mengambil tindakan yang tegas dengan memecat menteri yang bersangkutan apabila kembali menyuarakan isu tersebut di masyarakat. Menurutnya, hal ini sangat penting guna mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Jokowi yang sudah mulai menurun akibat munculnya isu tersebut.
“Semestinya kalau Presiden sudah berbicara seperti itu, ya kalau ada yang ngomong lagi, kenapa tidak dipecat saja jadi menteri, kayak Bahlil, Tito, berhentikan jadi menteri, karena itu merusak citra , labeling presiden sendiri, menganggu DNA kinerja presiden sendiri, menganggu trust terhadap presiden. Ini soal kepercayaan publik yang dimain-mainkan,” jelasnya.
Meski begitu, keragu-raguan masyarakat akan konsistensi pernyataan Jokowi bisa dimaklumi. Pasalnya Jokowi sempat tidak konsisten dengan ucapannya sendiri ketika berbicara tidak akan menjadi calon presiden dalam pemilu 2014 ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta kala itu.
“Omongan presiden banyak yang inconsistent ini yang membuat publik kurang percaya. Dulu Pilkada DKI bilang nggak bakal maju jadi capres, tapi kan maju. Itu salah satu contoh, dan masyarakat tidak bisa melupakan itu,” pungkasnya. [gi/ab]
