Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan angka stunting di tanah air masih relatif tinggi yakni 27,6 persen pada tahun 2019. Angka tersebut diperkirakan akan naik akibat perebakan virus Covid-19.
Presiden Joko Widodo, ujarnya menargetkan angka stunting bisa turun ke level 14 persen pada tahun 2024. Guna mencapai target itu, setiap tahun setidaknya harus ada penurunan angka stunting sebanyak 2,7 persen. Maka dari itu, diperlukan upaya yang luar biasa untuk mewujudkan target tersebut.
Langkah-langkah apa saja yang akan diambil oleh pemerintah? Muhadjir menjelaskan, diantaranya adalah penanganan stunting berdasarkan UU nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
“Artinya bahwa penurunan angka stunting kita basisnya nanti adalah dalam upaya untuk membangun keluarga, sehingga pembangunan keluarga tidak hanya terbatas kepada masalah pembatasan angka kelahiran dan penjarangan angka kelahiran tetapi betul-betul keluarga yang, pembangunan keluarga yang integral salah satunya yang menjadi isu besar adalah masalah penurunan angka stunting,” jelasnya dalam telekonferensi pers usai Rapat Terbatas , di Istana Negara, Senin (25/1).
Menurutnya, pencegahan stunting ini penting karena ketika bayi sudah terlanjur terkena stunting pada usia 1.000 hari pertama kehidupan, maka perkembangan kecerdasannya tidak akan optimal sampai dewasa. Dan hal tersebut menjadikan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia rendah di tingkat global.
“Sedangkan menurut Bank Dunia angka stunting, angkatan kerja kita artinya angkatan kerja kita yang waktu masa bayinya atau masih dalam kandungan yaitu terjangkit atau mengalami stunting itu jumlahnya mencapai 54 persen. Inilah kenapa Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat-sangat khusus berkaitan dengan masalah stunting ini,” jelas Muhadjir.
Oleh karena itu, kata Muhadjir, Jokowi telah menginstruksikan untuk melakukan pemetaan permasalahan ini di Indonesia, sehingga pemerintah bisa membuat langkah yang konkrit, detail dan terukur sampai 2024 nanti.
Agar penurunan angka stunting ini semakin optimal, Jokowi pun menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksana dalam penanganan stunting di tanah air.
“Selanjutnya kegiatan BKKBN akan didukung oleh Kementerian-Kementerian lembaga terkait terutama tadi itu yang masih, yang memiliki perpanjangan tangan perpanjangan kaki sampai di tingkat daerah. Bapak presiden tadi juga meminta supaya daerah-daerah provinsi, kabupaten kota terutama yang angka stuntingnya masih tinggi betul memiliki kepedulian, memiliki kesungguhan dalam ikut serta menangani stunting ini,” jelasnya.
Penurunan Angka Stunting Relatif Lambat
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan penurunan stunting ini merupakan tantangan yang besar bagi pihaknya. Hasto mengatakan dalam kurun lima tahun terakhir penurunan angka stunting masih berada di level 1,6 persen per tahun.
“Target seperti disampaikan Bapak Presiden dan Pak Menko 14 persen. Maka kami harus menaikkan percepatan itu menjadi 2,7 persen per tahun,” ujar Hasto.
Tantangan tersebut semakin berat, karena dalam kurun waktu empat tahun ke depan akan ada sekitar 20 juta bayi baru yang akan lahir, dimana dari jumlah tersebut diperkirakan sebanyak tujuh juta bayi akan mengalami stunting.
“Tetapi di tahun 2024, kami harus menekan angka 7,2 juta itu menjadi hanya 3,4 juta sekian. Itu tugas yang saya sampaikan cukup menantang. Sehingga kami harus memetakan itu dan setiap tahun tidak boleh ada stunting baru sebanyak 680 ribu. Harus di bawah itu. Tanpa di bawah itu, maka capaian 14 persen akan sulit,” jelasnya.
Menurutnya, perencanaan dalam rangka penurunan stunting di tanah air sudah dilakukan dengan baik. Namun yang kurang adalah kualitas manajemen penanganannya. Hal itulah yang akan perbaiki dirinya dan jajarannya. [gi/ab]
