Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait desakan semua unsur masyarakat, untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau bahkan lockdown nasional untuk meredam penyebaran varian baru virus corona atau varian delta yang menyebabkan naiknya kasus COVID-19 dengan cepat dan signifikan.
Jokowi mengatakan setelah memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di tanah air, serta melihat pengalaman penanganan pandemi di negara lain, ia masih meyakini bahwa strategi PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju perebakan wabah virus corona sampai ke tingkat terkecil di komunitas masyarakat.
“Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat, untuk itu tidak perlu dipertentangkan,” ungkap Jokowi dalam telekonferensi pers dari Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (23/6).
PPKM Mikro Belum Merata
Presiden yakin jika kebijakan tersebut bisa terimplementasi dengan baik di lapangan, maka seharusnya penanganan pandemi bisa terkendali. Ia memang mengakui bahwa PPKM Mikro masih belum dipraktekkan secara menyeluruh di Indonesia.
Maka dari itu, Jokowi meminta kepada semua kepala daerah untuk memperkuat penerapan kebijakan ini, seperti mengoptimalkan fungsi posko-posko COVID-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah, seperti Desa atau Kelurahan.
Menurutnya, keberadaan posko COVID-19 sampai di tingkat terkecil ini sangat penting yakni untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat seperti menerapkan protokol kesehatan “3M” (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) untuk mendukung penguatan “3T” (testing, tracing, treatment) yang dilakukan oleh pemerintah.
“Oleh sebab itu mari kita semua lebih berdisiplin. Disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini. Wabah ini masalah yang nyata, penyakit ini tidak mengenal ras, maupun diskriminasi, setiap orang tidak peduli apa asal-usulnya, status ekonominya, agamanya, maupun suku bangsanya. Semuanya, dapat terkena, ini penyakit yang tidak melihat siapa kita, jika kita tidak berhati-hati, dan berdisiplin menjaga diri, kita bisa kena,” kata Jokowi.
Vaksinasi COVID-19
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19, karena hal ini merupakan salah satu cara guna mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.
“Jika sudah ada kesempatan untuk mendapatkan vaksin, segera ambil, jangan ada yang menolak. Karena agama apa pun tidak ada yang melarang vaksin. Ini demi keselamatan kita, vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi. Maka sebelum itu tercapai kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri terutama memakai masker, dan saya minta satu hal yang sederhana ini, tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak," pesan Presiden Jokowi.
"Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi, tanpa kesatuan itu, kita tidak akan mampu menghentikan penyebaran COVID-19,” pungkasnya.
PSBB Sudah Terbukti Tekan Kasus COVID-19
Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman memaparkan berdasarkan data yang ada, sudah terbukti bahwa kebijakan PSBB yang diberlakukan pada tahun lalu bisa menekan laju perebakan wabah virus corona.
Dijelaskannya, pada April 2020 ketika PSBB dilakukan angka reproduksi virus mencapai 1,5 kemudian angkanya menurun menjadi 1,08 di bulan Mei 2020. Penurunan ini, ujar Dicky cukup signifikan, meskipun pada waktu itu PSBB yang dilakukan tidak sesuai dengan regulasi dan tidak terlalu ketat. Lanjutnya, PSBB pada periode waktu yang sama juga berkontribusi menurunkan angka pertumbuhan kasus positif COVID-19 di mana pada April lalu mencapai 90 persen, kemudian dengan intervensi PSBB turun menjadi 2,8 persen di Mei tahun lalu.
“Kemudian kalau bicara PPKM, saya analisa dari Januari-Juni , PPKM ini dalam angka reproduksi di Januari 1,19 meningkat dan saat ini di Juni sudah 1,36. Kemudian bagaimana pertumbuhannya (kasus)? Di periode penerapan PPKM ini growth rate-nya dari 30 persen di Januari, artinya 30 persen penambahan (kasus) per minggu, saat ini di Juni sudah 54 persen. Jadi meningkat signifikan. Ini artinya dari 30 persen ke 54 persen kemudian angka reproduksinya meningkat dari 1,19 menjadi 1,36, ini menunjukkan bahwa dibandingkan PSBB , PPKM tentu kurang efektif. Itu data yang berbicara,” ujar Dicky kepada VOA.
Tambahnya, dalam periode mulai diberlakukannya PPKM Mikro yakni dari Januari-Juni 2021 terbukti tidak memperkuat aspek “3T” secara signifikan. Menurutnya, hal ini sangat fatal mengingat aspek tersebut merupakan hal yang utama dalam memutus mata rantai penularan.
Selain itu, kebijakan bekerja dari rumah atau working from home (WFH) dalam implementasi di lapangan tidak berjalan dengan baik, di mana banyak perusahaan yang masih menyuruh pegawai-pegawainya untuk tetap bekerja dari kantor. Sehingga bisa dikatakan aspek pengawasan daripada kebijakan PPKM Mikro ini juga tidak berjalan dengan baik.
Meski begitu, ujar Dicky keputusan PPKM Mikro ini sudah terlanjur diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. Dicky pun menyarankan pemerintah nantinya untuk melakukan evaluasi dari kebijakan PPKM Mikro ini per minggu untuk mengetahui dampaknya terhadap pengendalian pandemi di tanah air.
“Dan nanti kalau dari hasil evaluasi hasil growth rate-nya yang tadi saya sampaikan 54 persen terus meningkat mendekati 90 persen seperti di awal April lalu, ya saya katakan, kita harus pertimbangkan lagi, bahwa harus ada penguatan lagi, karena masalahnya bukan menyelamatkan ekonomi tapi ini menyelamatkan nyawa dalam jumlah yang besar. Dan untuk diketahui dalam satu studi dikatakan bahwa satu kali lockdown yang katakanlah dua minggu saja, itu bisa menyelamatkan setidaknya 50,000 kehidupan, dan itu besar sekali nilainya,” pungkasnya. [gi/ka]
