Dalam pidato sambutannya di acara tersebut, Jokowi membanggakan bahwa pabrik itu tidak hanya akan menjadi yang pertama di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara.
“Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan groundbreaking (peletakan batu pertama, red) pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia dan bahkan yang pertama di Asia Tenggara dengan nilai investasi sebesar USD1,1 miliar,” ungkap Jokowi
Jokowi menjelaskan pembangunan pabrik baterai untuk kendaraan listrik tersebut adalah sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan hilirisasi industri. Menurutnya, era kejayaan komoditas bahan mentah sudah berakhir dan Indonesia harus berani mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas ke hilir sehingga menjadikan Indonesia negara industri yang kuat.
“Oleh karena itu, strategi bisnis besar negara adalah keluar secepatnya dari jebakan negara pengekspor bahan mentah. Melepaskan ketergantungan pada produk-produk impor dengan mempercepat revitalisasi industri pengolahan sehingga bisa memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi yang semakin tinggi,” tuturnya.
Jokowi meyakini, Indonesia sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia akan menjadi produsen utama produk-produk barang jadi berbasis nikel seperti baterai litium, baterai listrik, dan baterai kendaraan listrik dalam kurun waktu 3-4 tahun mendatang. Menurutnya, hilirisasi industri nikel akan meningkatkan nilai tambah bijih nikel secara signifikan.
“Jika diolah menjadi sel baterai nilainya bisa meningkat 6-7 kali lipat. Dan jika menjadi mobil listrik akan meningkat lebih besar lagi nilai tambahnya yaitu 11 kali lipat. Selain itu, pengembangan industri baterai juga akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi dari industri turunan yang menggunakan baterai seperti investasi motor listrik, bus listrik dan industri mobil listrik,” katanya.
Jokowi juga menegaskan, pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan bagipengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik. Pemerintah, katanya, akan terus menggulirkan reformasi struktural untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan perizinan bagipara investor untuk mengembangkan usahanya di tanah air.
“Pemerintah juga terbuka atas berbagai inisiatif kerja sama dnegan negara-negara sahabat. Saya berharap kolaboriasi antara perusahaan Korea Selatan dengan perusahaan Indonesia ini semakin bisa diperkuat termasuk realisasi kerja sama investasi dalam industri baterai dan kendaraan listrik ini. Saya berpesan agar kolaborasi yang terbangun bukan hanya diantara perusahaan-perusahaan besar, atau BUMN tetapi juga melibatkan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah,” tegasnya.
Utamakan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
Dalam kesempatan yang sama Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik merupakan bagian dari nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati antara Indonesia dengan Korea Selatan terkait investasi baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai USD 9,8 miliar atau setara dengan Rp142 triliun.
Bahlil menargetkan Indonesia akan sudah bisa memproduksi baterai kendaraan listrik mulai Mei 2022. Untuk tahap awal, katanya, konsorsium Hyundai akan berinvestasi sekitar Rp21 trililun untuk membangun pabrik itu.
"Alhamdulillah tahap pertama mobil listrik yang kita tandatangani di bulan November 2019 mulai pembangunannya di 2020. Sekalipun pandemi COVID-19, total investasinya USD1,5 miliar atau Rp21 triliun," ungkapnya.
Konsorsium Hyundai, yang terdiri dari Hyundai Motor Company, KIA Corporation, Hyundai Mobis, dan LG Energy Solution bekerja sama dengan PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) selaku holding dari empat BUMN, yakni PLN, Pertamina, MIND ID, dan Antam.
Ia menjelaskan, pabrik baterai ini rencananya akan memiliki kapasitas produksi sebesar 10 Giga watt Hour (GwH), yang nantinya akan mensuplai produksi kendaraan listrik dari Hyundai.
"Ini hanya bagian dari USD 9,8 miliar tersebut karena ini adalah bagaimana membalikan berpikir bukan hulunya dulu, tapi hilirnya dulu yang kita mainkan," terangnya.
Dalam MoU tersebut juga ditegaskan bahwa lapangan pekerjaan atas investasi pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik diutamakan untuk warga negara Indonesia (WNI). Tenaga kerja asing (TKA) berpeluang bergabung untuk spesifikasi khusus dan jabatan tertentu saja.
“Waktu kami bicara dengan Menko-nya di Korea, sepakat bahwa lapangan pekerjaan akan diprioritaskan ke tenaga kerja dalam negeri, dan korporasi antara BUMN , LG Group, kemudian UMKM dan pengusaha nasional yang ada di daerah. Ini sebagai bentuk arahan Bapak Presiden baik secara lisan, tertulis maupun dalam UU Cipta Kerja, pasal 90,” katanya.
Hilirisasi di Indonesia Masih Minim
Pengamat Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira mengatakan langkah pemerintah dengan melakukan hilirisasi dan industrialisasi dengan membangun pabrik baterai untuk kendaraan listrik merupakan suatu langkah yang baik. Selama ini, katanya, Indonesia masih memproduksi nikel menjadi barang setengah jadi sehingga banyak nilai tambah yang hilang.
Lebih lanjut, Bhima menekankan, Indonesia akan mempunyai peran strategis dalam industri mobil listrik dan energi baru terbarukan (EBT) dengan adanya pabrik baterai kendaraan listrik tersebut.
“Target berikutnya kalau sudah punya pabrik baterai, maka PR pemerintah adalah bagaimana perusahaan-perusahaan otomotif khususnya yang memproduksi mobil listrik itu bisa membeli baterai dari Indonesia. Ini yang harus dijembatani oleh pemerintah, memfasilitasi dunia usaha yang ada di dalam negeri termasuk tadi pabrik baterai lokal bisa masuk di dalam rantai pasok industri otomotif global,” ungkap Bhima kepada VOA.
Bhima juga mengatakan, pemerintah, juga harusbisa membangun pabrik mobil listrik di dalam negeri. emakin banyak komponen yang bisa diproduksi di dalam negeri, menurutnya, akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor.
Meski begitu, kata Bhima, hilirisasi di Indonesia belum memiliki cakupan yang luas. Padahal, menurutnya, Indonesia memiliki potensi untuk melakukan hilirisasi dan juga industrialisasi.
“Belum banyak hilirisasi. Misalnya perkebunan, yang salah satu sektor yang hilirisasinya lemah karena misalkan sawit, yang dikirim adalah CPO, yang masuk ke dalam kategori olahan sangat primer, harusnya Indonesia bisa memproduksi kosmetik, makanan dan minuman. Itu yang kita masih belum banyak,” tuturnya.
Bhima mengungkapkan, faktor utama mengapa hilirisasi industri di Indonesia masih lemah adalahkarena masih banyak perbankan yang lebih tertarik untuk membiayai sektor hulu yang prosesnya lebih mudah danpengembalian modalnya lebih cepat. Menurutnya, regulasi yang ada saat ini juga tidak mendukung. Ia mencontohkan sampai saat ini pengadaan barang dan jasa baik untuk pemerintah maupun BUMN masih didominasi oleh barang impor.
“Padahal banyak yang bisa kita produksi barang-barang jadi itu di Indonesia termasuk pengadaan barang jasa Pemerintah dan BUMN. Itu harusnya bisa dimulai dari pengadaan barang dan jasa. Makanya saya bilang mobil dinas itu pakai mobil listrik, motor dinas pakai motor listrik, itu kan belum,” jelasnya.
Bhima juga mengungkapkan, regulasi untuk melindungi pasar dalam negeri dari impor secara umum juga masih lemah. Dengan begitu, produk dari hilirisasi akan kalah bersaing dengan barang jadi produksi impor.
“Padahal bahan bakunya sama saja dari kita juga. Macam-macam faktornya, mulai dari bunga pinjaman perbankannya mahal di Indonesia, biaya logistik yang mahal, jadi kalau diakumulasi kurang efisien. Jadi perlu ada keberpihakan pemerintah untuk menstimulus hilirisasi lebih serius,” pungkasnya. [gi/ab]
