Presiden Filipina telah sepakat untuk kembali memberlakukan lockdown di ibu kota dan provinsi-provinsi di dekatnya setelah sejumlah organisasi medis memperingatkan bahwa negara itu kewalahan menanggulangi wabah virus corona menyusul lonjakan jumlah kasus yang sangat mengkhawatirkan.
Juru bicara kepresidenan Harry Roque mengatakan, Senin (3/8), kawasan metropolitan Manila dan lima provinsi di dekatnya yang juga berpenduduk padat, akan mulai kembali memberlakukan lockdown, Selasa (4/8), selama dua pekan.
Langkah yang banyak ditentang para pejabat keuangan dan ekonomi itu akan melarang warga ke luar rumah untuk urusan yang tidak penting.
Menurut Menteri Dalam Negeri Eduardo Ano, pos-pos pemeriksaan polisi akan kembali didirikan untuk memastikan hanya orang-orang dengan pekerjaan esensial, termasuk pekerja medis, pekerja pos, dan pekerja toko kelontong, yang diizinkan berada di luar rumah mereka. Bisnis-bisnis lain yang sebelumnya sempat dibuka namun dianggap tidak esensial, seperti salon, warung internet, pusat kebugaran, dan restoran, akan kembali ditutup.
Bisnis-bisnis yang mendapat izin, seperti bank, perusahaan obat dan perusahaan pengolahan makanan, dapat beroperasi sebagian tapi diharuskan mengantar-jemput karyawan mereka. Para pekerja bisa pergi ke tempat kerja dengan menggunakan sepeda, motor, atau mobil pribadi. Semua fasilitas transportasi massal akan diistirahatkan selama lockdown dua pekan itu.
Presiden Rodrigo Duterte melonggarkan kebijakan lockdown sejak 1 Juni lalu dalam usaha memulihkan ekonomi. Namun, wabah virus corona menjadi semakin tak terkendali. Hingga Senin, Filipina memiliki 106.330 kasus yang telah dikukuhkan dan 2.104 kematian.
Para pemimpin hampir 100 organisasi medis pekan lalu memperingatkan, sistem layanan kesehatan kewalahan menangani jumlah pasien yang terus meningkat sementara semakin banyak pekerja medis yang jatuh sakit dan mengundurkan diri karena kelelahan dan takut tertular. Mereka meminta Duterte kembali memberlakukan lockdown ketat untuk memberi para pekerja kesehatan jeda untuk beristirahat dan memungkinkan pemerintah mengevaluasi tanggapan mereka terhadap wabah itu. [ab/uh]
