Meski masih menuai kontroversi, pembangunan proyek kereta cepat Jakarta dan Bandung ditargetkan akan rampung pada akhir 2018, dan beroperasi pada awal 2019.
Menurut Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan dalam jumpa pers di Hotel Sulthan, Jakarta menyatakan, saat ini tinggal tiga izin lagi yang sedang diproses oleh lembaganya yaitu izin pembangunan untuk 5 kilometer pertama, perjanjian konsesi dan izin usaha.
Sementara izin yang pokok dalam pembuatan proyek senilai 5,5 milliar dolar Amerika ini kata Hanggoro telah dikantonginya seperti penetapan badan usaha, trase (jalur) dan izin lingkungan.
Proyek Kereta cepat Jakarta-Bandung ini kata Hanggoro dikerjakan oleh dua konsorsium yaitu dari China dan Indonesia, dengan biaya 75 persen pinjaman dari China Development Bank dengan jangka pengembalian 40 tahun. Sementara 15 persen biaya akan dibebani oleh konsorsium Indonesia dan sisanya, konsorsium China, sehingga murni biaya proyek itu tidak berasal dari APBN.
Hanggoro juga menegaskan bahwa lembaganya juga meminta kepada pemerintah kepastian hukum bahwa tidak akan ada perubahan regulasi selama masa konsesi 50 tahun. Bila ada perubahan regulasi tambahnya perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China diberi hak untuk melakukan renegosiasi kontrak.
Dia juga memberi klarifikasi menyangkut perbandingan antara nilai investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan proyek serupa yang China juga kerjakan di Iran. Menurutnya, di Iran, konsorsium China hanya menggarap sebagaian proyek, Adapula di Jakarta-Bandung pembangunan mencakup keseluruhan.
Lembaganya lanjutnya juga telah bekerjasama dengan sejumlah ahli dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), BMKG, dan lembaga lainnya untuk melakukan mitigasi pada daerah-daerah rawan gempa.
"Di dalam peta-peta yang sudah dilakukan mitigasinya oleh teman-temen LAPI dan LiPi, kita juga men-detect adanya daerah-daerah patahan. Ada 4 atau lima daerah patahan. Ada dua yang masih aktif, kita sudah mencoba menghindari koridor tersebut. Kereta cepat dari segi konstruksi kita memang menghindari daerah-daerah tersebut," tutur Hanggoro.
Staf Khusus Kementerian BUMN Sahala Lumban Gaol mengatakan kehadiran infrastruktur transportasi berbasis kereta cepat ini akan menjadi sarana pengembangan sentra ekonomi baru di koridor Jakarta dan Bandung serta menjadi salah satu moda transportasi andalan dan kebanggaan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung, secara keseluruhan jalur proyek kereta cepat ini berawal dari Halim, Jakarta sampai dengan Tegal Luar, Kabupaten Bandung, yang akan berhenti di empat stasiun. Panjangnya 142 kilometer, yang sebagian besar menggunakan jalur jalan tol.
Sahala mengatakan, "Pusat bisnisnya ada di Kerawang, di sana ada bisnis center dan macam-macam. Di Walini (salah satu daerah yang dilewati kereta cepat) kita akan membangun betul-betul dengan green konsep jadi lingkungannya yang sehat dan baik. Di Walini juga akan ada health center, universitas, riset semua dapat dicapai dengan waktu yang singkat. Tegal luar akan menjadi pusat industri atau inovasi."
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan menambahkan proyek kereta Jakarta dan Bandung tersebut juga akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan munculnya atau terbentuknya kawasan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diantaranya akan menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya.
Proyek itu akan menyerap tenaga kerja langsung sekitar 39 ribu orang per tahun pada masa konstruksi 3 tahun dan 20 ribu orang periode konstruksi Transit Oriented Development (TOD) selama 15 tahun.
Indonesia sendiri tambahnya, tidak mengizinkan China membawa pekerjanya. Yang dibolehkan hanyalah tenaga ahli.
"Memang untuk konstruksi membutuhkan teknologi tinggi tapi teknologi tinggi memangnya tidak membutuhkan tenaga manusia, masih butuh material, pekerjaan tanah dan butuh-butuh pekerjaan medium ke atas. Ini yang diharapkan bisa dikelola oleh tenaga kerja lokal. Ini untuk konstruksi 39 ribu," papar Hanggoro.
TOD merupakan pengembangan kawasan multifungsi komersial yang memang dirancang untuk memaksimalkan akses menuju kereta cepat.
