Kurang dari seminggu setelah Presiden Joko Widodo menyerukan para menteri untuk mengesampingkan ego mereka, kabinet baru Indonesia diwarnai perselisihan baru, mengancam penghentian upaya untuk membangkitkan ekonomi yang tumbuh dengan laju paling lambat dalam enam tahun terakhir.
Rizal Ramli, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman yang baru, mendapat teguran dari Presiden Jokowi, sesuatu yang jarang ia lakukan, setelah mengkritik Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.
Presiden meminta Rizal untuk menyuarakan pendapatnya secara privat dalam pertemuan-pertemuan kabinet, menurut juru bicara kepresidenan, Teten Masduki, Rabu (19/8).
"Pemerintah berusaha keras untuk menarik investasi. Pemerintahan harus solid dan bersatu," ujar Teten.
Presiden Jokowi telah berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan menjadi 7 persen, namun para pengkritik mengatakan ekonomi telah berjalan mundur karena para menteri dan birokrat.
Dalam kuartal kedua, pertumbuhan turun menjadi 4,67 persen, laju paling lambat dalam enam tahun, di tengah menurunnya permintaan domestik dan harga-harga batu bara dan komoditas lainnya. Nilai rupiah juga turun 10 persen terhadap dolar tahun ini, mencapai titik terendah dalam 17 tahun terakhir, dan merupakan mata uang di Asia Tenggara dengan kinerja terburuk setelah ringgit Malaysia.
Rizal Ramli, salah satu dari enam menteri yang diangkat dalam perombakan kabinet minggu lalu yang dimaksudkan untuk meredakan kekhawatiran investor mengenai ketidakjelasan kebijakan, menantang Kalla untuk berdebat terkait rencana-rencana Wakil Presiden yang "tidak realistis" untuk membangun pembangkit-pembangkit listrik 35.000 megawatt dalam lima tahun.
"Sebenarnya mayoritas program ini adalah proyek-proyek JK," ujar Rizal kepada Metro TV. "Jika sepertiganya berhasil itu cukup."
Kalla menanggapi dengan mengatakan bahwa Presiden sendiri yang meresmkan program listrik tersebut, dan itu adalah salah satu kebijakan utama pemerintah. "Komentar itu meremehkan kewenangan Presiden," ujar Kalla.
Menjabat dua kali sebagai menteri di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal, yang memiliki gelar doktor dari Boston University, dikenal dengan pandangan ekonominya yang kontroversial dan seringkali nasionalistik.
Dianggap sebagai orang dekat Megawati Sukarnoputri, Rizal membawahi beberapa kementerian, termasuk energi, perhubungan dan pariwisata.
"Rizal senang membuat gaduh," ujar juru bicara Wakil Presiden Husain Abdullah. "Bukannya membantu pemerintah, ia membuat situasi lebih rumit."
Rizal juga mengecam rencana PT Garuda Indonesia Tbk untuk membeli 30 jet Airbus dengan pinjaman US$44,5 miliar (sekitar Rp 612 triliun). Rini Soemarno sang Menteri BUMN memintanya untuk tidak ikut campur.
Para analis memperkirakan akan ada lebih banyak keributan lagi.
"Kekurangan besar dari perombakan kabinet ini adalah kembalinya Rizal Ramli jabatan publik nasional," menurut catatan konsultan politik Kevin O'Rourke. "Rizal kemungkinan akan terus memprovokasi perselisihan antara menteri."
