Komite Palang Merah Internasional (ICRC), organisasi yang berbasis di Swiss itu memperingatkan krisis kemanusiaan di Ukraina semakin dalam. ICRC menemukan tingkat kematian, kehancuran dan penderitaan yang dialami penduduk sipil sejak Rusia menginvasi negara itu pada 24 Februari lalu sangat parah dan tidak dapat diterima.
Pengeboman tanpa henti di kota pelabuhan Mariupol menghancurkan rumah-rumah dan infrastruktur sipil. Serangan itu mengakibatkan puluhan ribu warga kehilangan tempat tinggal, kekurangan makanan, air, dan layanan medis.
Juru bicara Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Ewan Watson mengatakan warga sipil di Mariupol dan wilayah-wilayah garis depan lainnya membuat keputusan hidup dan mati untuk melarikan diri ketika tidak ada kesepakatan yang memungkinkan mereka pergi dengan selamat.
Watson menyampaikan membanjirnya informasi yang salah dan disinformasi membahayakan upaya ICRC untuk melindungi dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang terjebak dalam konflik tersebut.
“Kami menyaksikan serangan terarah yang disengaja dengan menggunakan narasi palsu dan disinformasi untuk mendiskreditkan ICRC. Ini berpotensi secara nyata merugikan tim kami dan Palang Merah Internasional, mitra kami Red Crescent (Bulan Sabit Merah) yang bekerja di lapangan, dan orang-orang yang dilayani.”
Watson menguraikan aliran besar misinformasi dan disinformasi sedang marak diorganisir di seluruh saluran media sosial yang menarget ICRC. Misalnya, satu klaim yang tidak mempunyai dasar kebenaran, kata Watson, adalah badan internasional itu diduga berperan dalam evakuasi paksa.
“ICRC tidak terlibat dengan evakuasi paksa, pemindahan paksa warga sipil ke Rusia dari Mariupol atau kota Ukraina lainnya… ICRC tidak ingin membuka kantor di Rusia selatan untuk menyaring warga Ukraina seperti banyak laporan yang menuduh demikian. Jadi, itu benar-benar salah. Kami tidak membuka kamp pengungsi atau jenis kamp lainnya.”
Watson menegaskan ICRC beroperasi atas dasar ketidakberpihakan dan netralitas. Ia mengatakan pihaknya berharap pihak-pihak yang bertikai untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah Hukum Kemanusiaan Internasional agar dapat melindungi warga sipil sekaligus membatasi operasi militer hanya demi tujuan militer. [mg/lt]
