Di Australia, para pekerja kini dilindungi secara hukum jika mereka mengabaikan kantor mereka di luar jam kerja.
Pasalnya, undang-undang baru terkait 'hak untuk memutuskan hubungan' mulai berlaku pada hari Senin (26/8). UU ini dirancang untuk melindungi waktu pribadi para pekerja dari email maupun panggilan terkait pekerjaan mereka.
Aturan ini memastikan bahwa karyawan, dalam banyak kasus, tidak bisa dihukum karena menolak membaca atau menanggapi kontak dari kantor mereka di luar jam kerja.
Bagi atasan atau perusahaan yang tetap bersikeras, pihak berwenang dapat mengintervensi, dan bahkan bisa mengenakan denda hingga ribuan dolar.
Para pendukung undang-undang ini berpendapat bahwa aturan ini memberikan kepercayaan diri bagi para pekerja untuk melawan invasi yang terus menerus terhadap kehidupan pribadi mereka melalui email, SMS dan telepon; sebuah tren yang dinilai semakin meningkat pascapandemi COVID-19, mengaburkan batas antara rumah dan pekerjaan.
Rachel Abdelnour, yang bekerja dalam bidang periklanan di Sydney, mengatakan bahwa perubahan ini akan membantunya untuk tidak terhubung dalam industri di mana kliennya sering kali memiliki jam kerja yang berbeda.
“Saya pikir sebenarnya sangat penting bagi kita untuk memiliki undang-undang seperti ini. Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk terhubung dengan ponsel kita, terhubung dengan email kita sepanjang hari, dan saya pikir sangat sulit untuk mematikannya,” ujar Abdelnour kepada kantor berita Reuters.
Namun, reformasi ini mendapat sambutan yang dingin dari kalangan industri papan atas, the Australian Industry Group. Mereka menyebut bahwa aturan baru ini “sangat membingungkan.”
“Kami khawatir ini akan menjadi sangat sulit, baik bagi perusahaan maupun karyawan, karena kita akan masuk ke wilayah yang belum dipetakan di sini. Biasanya selalu ada kesepakatan di suatu kantor tentang kapan seseorang bisa dan tidak bisa dihubungi. Saat ini, ada ketidakpastian yang besar tentang bagaimana undang-undang baru ini, lengkap dengan hukuman pidana bagi para pemberi kerja, akan benar-benar berjalan dalam praktiknya,” kata Innes Willox, Kepala Eksekutif grup tersebut kepada kantor berita AFP.
Menurut sebuah survei yang dilakukan Australia Institute, warga Australia bekerja rata-rata 281 jam lembur tanpa dibayar pada tahun 2023,
Mereka menilai waktu tersebut setara dengan sekitar $88 miliar dolar AS.
Dengan undang-undang ini, Australia bergabung dengan sekitar dua lusin negara yang memiliki perlindungan serupa, termasuk Prancis, yang memperkenalkan peraturannya sendiri pada tahun 2017.
Meski bertujuan mendukung keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik, undang-undang ini juga mengakui perlunya kontak darurat, yang memungkinkan pemberi kerja untuk menghubungi staf ketika diperlukan. [th/ka]
Forum