Sektor kewirausahaan sosial (social entrepreneurship) dipandang punya potensi penyerapan tenaga kerja yang lebih inklusif dibandingkan dengan sektor usaha lain dalam beberapa tahun terakhir ini.
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh British Council dan United Nation Economic and Social Commision for Asia and the Pacific (UN ESCAP) tentang kewirausahaan sosial, 40 persen dari usaha sosial dipimpin oleh kaum perempuan, dan sebanyak 69 persen pekerja usaha sosial juga didominasi oleh kaum hawa. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan jumlah persentase kaum perempuan yang bekerja di sektor UMKM yaitu hanya 57 persen saja.
Senior Program Manager British Council Indonesia, Ari Sutanti dalam acara Peluncuran Laporan Penelitian bertajuk: Membangun Ekonomi yang Inklusif dan Kreatif: Profil Usaha Sosial di Indonesia, di Jakarta, Senin (17/12) juga mengatakan bahwa pemimpin atau founder dari usaha sosial adalah mayoritas generasi millennial, di mana lebih dari 75 persen pemimpin usaha sosial dalam penelitian ini berusia 18-44 tahun dan sebanyak 46 persennya berusia 25-34 tahun.
"Perempuan, terus pemuda, ini kan sektor-sektor yang ingin dikejar tentunya oleh pembangunan yang ada sekarang di mana memberikan kesempatan untuk perempuan, gimana kita memberikan kesempatan kepada komunitas lokal untuk punya economic opportunity. Tidak semua perempuan punya previlige seperti kita, bisa sekolah, bisa kerja. Banyak di grass level, tingkat petani, mereka tidak punya kesempatan seperti kita. Jadi sangat penting untuk perempuan mendapat kesempatan kerja di social entrepreneur," tukas Ari.
Ditambahkannya, dari tiga sektor utama usaha sosial yang ada di Indonesia, 22 persen berasal dari industri kreatif, 16 persen dari industri pertanian dan perikanan, dan sekitar 15 persen merupakan industri pendidikan yang semuanya masih terpusat di Pulau Jawa.
Ia juga memaparkan tiga hambatan utama yang membuat usaha sosial ini untuk berkembang, yaitu terbatasnya modal, model bisnis yang belum mapan dan belum cukupnya rekam jejak atau portofolio organisasi.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan para wirausaha sosial tersebut merupakan bagian penting dari target pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan atau suistainable development goals (SDGs). Maka dari itu, pihaknya akan membuat regulasi yang memudahkan sektor usaha ini untuk tumbuh kedepannya, diantaranya kemudahan dari segi akses pendanaan.
Dengan begini, kata Bambang diharapkan akan semakin banyak orang yang terjun ke dunia usaha sehingga persentase kewirausahaan menjadi bertambah. Menurutnya hal tersebut dibutuhkan oleh Indonesia untuk bisa menjadi negara maju di masa yang akan datang.
"Regulasi menurut saya gak perlu terlalu diatur ya, ini entrepreneurship, itu malah akan jalan kalau tidak diatur. Justru kalau banyak aturan mereka akan lebih terhambat, jadi yang lebih penting adalah memudahkan mereka, dan kemudian dalam konteks kita melakukan implementasi mencapai goals SDGs ya kita harus dukung supaya sampai disana. Jadi artinya mereka ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya kita mencapai goals dalam SDGs," ujar Bambang.
Selain itu, menurutnya digital ekonomi akan membantu dalam berkembangnya sektor usaha sosial tersebut. Dia melihat banyak entrepreneur baru bermunculan dan berkembang dengan bantuan digital ekonomi. Bambang yakin generasi muda akan terbantu dengan digital ekonomi untuk mentransferkan ide atau gagasan usaha sosial yang belum pernah terpikirkan sebelumnya.
Pelaku usaha sosial founder & CEO Javara Helianti Hilman mengatakan, dirinya masih merasakan beberapa kesulitan dalam menjalankan bisnisnya, terutama dalam hal regulasi. Walaupun pemerintah mengklaim bahwa peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia mengalami kenaikan, namun dirinya tidak merasakan dampaknya.
Sebagai pelaku usaha sosial yang terjun langsung, ia masih kesulitan mendapat ijin untuk menjual salah satu produknya di Indonesia, sehingga terpaksa produk tersebut harus diekspor.
"Karena when you are a business player, kan kita hadapin. Tiba-tiba aku gak bisa jualin beras, baru 18 bulan izinku keluar. Simply karena government mengatakan oh karena Kementan bilang harus terdaftar di Kementan, tapi ternyata unit untuk menerima pendaftarannya juga belum dibuka. Coba gimana? Kemudian one single submission (OSS) , coba mba apply during working days, gak akan bisa masuk, nge-hang terus. Ternyata orang yang ngurusinnya aja bilang dia susah masuk, coba gimana? Dari 1.000 application yang masuk, tiap hari yang komplain 300. Jadi terlalu dipaksakan, tidak siap sebenarnya," ungkap Heli.
Helianti pun berharap ke depan, pemerintah bisa memperbaiki regulasi yang kompleks tersebut, agar sektor usaha sosial bisa berkembang lebih pesat kedepannya. Kemudian dari sektor pendanaan pun, pemerintah harus bisa mendorong sektor perbankan agar mau memberikan pendanaan atau kredit kepada sektor usaha yang tidak mainstream atau unit bisnis tertentu seperti di sektor usaha sosial ini.
Penelitian ini dilakukan terhadap 495 usaha sosial di seluruh Indonesia dengan menggunakan metode focus group discussion (FGD), wawancara, dan mengisi kuesioner.
Usaha sosial sendiri didefinisikan sebagai usaha yang memiliki dampak sosial sebagai tujuan utama, menggunakan model bisnis yang menyampaikan tujuan sosial, menyeimbangkan sasaran antara keuntungan dan dampak sosial, serta menginvestasikan keuntungan dalam model bisnis. [gi/em]
