Tautan-tautan Akses

Kedutaan Besar China Kecam Pernyataan Utusan Filipina tentang Laut China Selatan


Duta Besar Filipina untuk AS, Jose Manuel Romualdez, berbicara dalam sebuah upacara di Manila, Filipina, pada 6 Agustus 2022. (Foto: AP/Andrew Harnik)
Duta Besar Filipina untuk AS, Jose Manuel Romualdez, berbicara dalam sebuah upacara di Manila, Filipina, pada 6 Agustus 2022. (Foto: AP/Andrew Harnik)

Kedutaan Besar China di Filipina, pada Minggu (3/3), mengatakan pihaknya "mengecam keras" pernyataan duta besar Filipina untuk AS baru-baru ini terkait China, dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut "mengabaikan fakta-fakta mendasar."

Pernyataan tersebut “secara tidak langsung membesar-besarkan masalah Laut China Selatan dan membuat spekulasi serta fitnah jahat terhadap China,” kata kedutaan tersebut dalam sebuah pernyataan.

Duta besar Filipina untuk AS, Jose Manuel Romualdez, pada Rabu (28/2) mengatakan bahwa meskipun Amerika Serikat memandang masalah Laut China Selatan dan potensi konflik Taiwan sebagai “kekhawatiran serius”, ia yakin “titik konflik sebenarnya adalah Laut Filipina Barat” mengingat “semua pertempuran kecil terjadi di sana.”

Pihak Kedutaan Besar China merespons pernyataan tersebut dengan mengatakan, “Mengundang serigala ke dalam rumah dan terlibat dalam lingkaran kecil bukan hanya tidak akan membantu menyelesaikan perbedaan di Laut China Selatan, namun sebaliknya akan memperumit situasi regional, dan merusak perdamaian dan stabilitas regional.”

Pihak kedutaan kemudian mendesak Romualdez untuk berhenti menyebarkan “teori ancaman China” dan “paranoia persekusi,” serta menahan diri dari “bertindak sebagai juru bicara negara lain.”

Kedutaan Besar Filipina di Beijing belum menanggapi permintaan komentar.

Ketegangan telah meningkat akibat sengketa maritim di Laut China Selatan, di mana Beijing dan Manila saling melontarkan tuduhan tajam atas serangkaian perselisihan yang terjadi.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, yang merupakan jalur perdagangan kapal tahunan senilai lebih dari $3 triliun, termasuk wilayah yang diklaim oleh Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Pengadilan Arbitrase Tetap pada tahun 2016 mengatakan klaim China tidak memiliki dasar hukum. Namun Beijing tidak mengakui otoritas pengadilan tersebut. [my/jm]

Forum

XS
SM
MD
LG