Sebuah kelompok hak asasi manusia internasional terkemuka menyebut keputusan pemerintah Turki untuk memblokir YouTube sebagai "bencana" bagi kebebasan berekspresi dan hak untuk mengakses informasi.
Human Rights Watch mendesak Turki untuk memulihkan akses ke YouTube, serta Twitter, yang dilarang Turki pekan lalu.
Organisasi hak asasi berbasis di New York itu mengatakan pembatasan tersebut melanggar kewajiban Turki di bawah hukum hak asasi manusia internasional dan undang-undang Turki sendiri.
Turki memblokir akses ke YouTube setelah rekaman audio diposting ke situs berbagi video itu hari Kamis yang tampaknya adalah rekaman suara menteri luar negeri Turki dan pejabat tinggi lainnya membahas kemungkinan intervensi militer di Suriah.
Pemerintah Turki memblokir Twitter setelah layanan micro-blogging yang digunakan untuk mengedarkan file audio lainnya menyangkutkan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan dan putranya ke dalam perbuatan korupsi.
Human Rights Watch mendesak Turki untuk memulihkan akses ke YouTube, serta Twitter, yang dilarang Turki pekan lalu.
Organisasi hak asasi berbasis di New York itu mengatakan pembatasan tersebut melanggar kewajiban Turki di bawah hukum hak asasi manusia internasional dan undang-undang Turki sendiri.
Turki memblokir akses ke YouTube setelah rekaman audio diposting ke situs berbagi video itu hari Kamis yang tampaknya adalah rekaman suara menteri luar negeri Turki dan pejabat tinggi lainnya membahas kemungkinan intervensi militer di Suriah.
Pemerintah Turki memblokir Twitter setelah layanan micro-blogging yang digunakan untuk mengedarkan file audio lainnya menyangkutkan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan dan putranya ke dalam perbuatan korupsi.
