Youssouf Doucoure tampak membagikan brosur yang berisi tentangan terhadap undang-undang migrasi Prancis yang ketat, ketika ribuan orang berduyun-duyun datang ke Trocadero Square yang anggun di Paris pada hari Minggu (21/1), untuk melakukan protes terakhir terhadap rancangan undang-undang yang baru disahkan itu.
“Menurut saya, para politisilah [yang bertanggung jawab],” kata Doucoure, 25 tahun, yang berasal dari Mali, mengenai peningkatan sentimen anti-migran di negara tersebut. “Orang Prancis biasa memperlakukan saya dengan baik di sini,” katanya.
Puluhan ribu warga Perancis berunjuk rasa akhir pekan lalu, menentang kebijakan imigrasi yang keras terhadap para pencari suaka. Protes itu mendapat dorongan pada Kamis (25/1), ketika Dewan Konstitusi Perancis, otoritas konstitusi tertinggi di negara itu, menolak sebagian besar undang-undang tersebut, setelah Presiden Emmanuel Macron meminta lembaga itu untuk meninjaunya.
Langkah-langkah lain yang dianggap bertentangan dengan undang-undang antara lain: mempersulit imigran untuk mengakses kesejahteraan dan membawa keluarga mereka ke Prancis.
Para pendukung hak-hak migran di Prancis dan di seluruh wilayah Uni Eropa menghadapi tantangan yang sulit, karena kelompok sayap kanan yang semakin mendapat dukungan besar, ikut memperkuat sentimen dan undang-undang terhadap migran illegal – yang jumlahnya pada tahun 2023 mencapai angka tertinggi, sejak krisis migran terjadi di blok itu pada tahun 2015-2016.
“Kami melihat di Eropa ada kecenderungan untuk lebih fokus pada kontrol perbatasan, pemeriksaan, penyaringan migran, dan pengiriman kembali migran ilegal,” kata Eric Maurice, analis dari Pusat Kebijakan Eropa yang berpusat di Brussels. “Prancis juga sejalan dengan tren UE.”
Badan perbatasan Eropa, Frontex, melaporkan sekitar 380.000 penyeberangan perbatasan ilegal tercatat pada tahun lalu, meningkat 17% dari tahun 2022. Warga asal Suriah, Guinea, dan Afghanistan memimpin daftar para pendatang tersebut. Namun Eropa kini tidak bersemangat lagi menyambut kedatangan migran dibandingkan hampir 10 tahun lalu.
Bahkan di saat negara-negara seperti Hungaria dan Polandia telah membangun pagar perbatasan, Jerman menampung lebih dari satu juta pencari suaka pada periode 2015 hingga 2016, banyak di antaranya adalah warga Suriah yang melarikan diri dari perang di tanah air mereka.
“Kita bisa melakukannya,” ujar Kanselir Jerman saat itu Angela Merkel.
Namun, saat ini penerus Merkel, Olaf Scholz, menawarkan retorika yang cukup berlawanan. Meskipun menyerukan tenaga asing bertalenta untuk datang, Scholz mengatakan kepada tabloid mingguan Der Spiegel bahwa migran yang datang “ sudah terlalu banyak.”
“Kita akhirnya harus mendeportasi dalam jumlah banyak mereka yang tidak memiliki izin tingtgal di Jemrna,” ungkapnya dalam wawancara pada Oktober lalu, seraya menyerukan dilakukannya pengusiran yang “lebih banyak” dan “lebih cepat.” [ps/jm/rs]
Forum