Presiden Joe Biden pada bulan pertama jabatannya sudah mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif yang mengubah kebijakan imigrasi AS, termasuk memperbaiki dan memperluas program pengungsi Amerika.
Namun, pakar dan kelompok pemukiman kembali pengungsi mengatakan kepada VOA, usaha ini butuh waktu dan sumber daya guna membalik pengurangan pemukiman dan peningkatan penerimaan pengungsi oleh pemerintahan Trump.
Mulai Oktober, Amerika akan siap menyambut hingga 125 ribu pengungsi per tahun, melonjak dari batas 15 ribu pada akhir pemerintahan Trump. Pengumuman itu akan mengubah hidup orang, seperti Abdirizak Noor Ibrahim dari Somalia.
Ibrahim melarikan diri dari Mogadishu yang dilanda perang pada 2004. Ia menjadi pengungsi di Nairobi, Kenya, dan bersama keluarganya boleh melakukan perjalanan ke Amerika untuk dimukimkan kembali pada awal 2017. Saat itu kepresidenan Trump baru dimulai dan Trump menandatangani peraturan presiden (perpres) yang membatasi perjalanan dari beberapa negara Muslim, termasuk Somalia.
“Ketika saya mendengar bahwa orang-orang seperti saya dan Muslim lainnya dilarang masuk ke Amerika, saya merasa sangat sedih, tetapi saya tidak bisa melakukan apa-apa,” kata Ibrahim kepada VOA.
“Hal itu merupakan keputusan di luar kekuasaan saya. Jadi, sejak itu saya tinggal di sini. Namun, kini saya optimistis karena ada perubahan pemerintahan, saya akan diterima dan dibawa ke negara itu," imbuhnya.
Sementara beberapa pendukung kebijakan imigrasi Trump yang ketat menyatakan khawatir akan pengumuman Biden untuk memperbesar program pemukiman kembali, aktivis pengungsi mengatakan, sasarannya tidak bisa dicapai hanya dengan meningkatkan batas jumlah pengungsi yang diterima.
Christopher Boian adalah pejabat komunikasi senior di Komisaris Tinggi untuk Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, salah satu hambatan besar lainnya dalam membantu pengungsi adalah virus corona.
“Ada sejumlah tantangan, termasuk pendanaan, penambahan staf, pengoperasian proses dan menjalankannya lagi. Namun, tantangan terbesar kini untuk memulihkan program sebagaimana diinginkan pemerintah, adalah pandemi COVID-19.” [jm/ka]
